News

Anggota DPR RI Tegaskan Pemberian BSU Mencederai Asas Keadilan!

Anggota DPR RI Tegaskan Pemberian BSU Mencederai Asas Keadilan!
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. (Foto:Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyebut pemberian bantuan subsidi upah (BSU) berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang hanya menyasar pekerja formal/penerima upah mencederai asas keadilan.

Dampak kenaikan BBM dirasakan masyarakat luas, tapi BSU hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja

"Penyaluran BSU yang hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencederai asas keadilan dan sebaiknya dievaluasi. Kenaikan harga BBM bukan hanya dirasakan pekerja sektor formal, akan tetapi juga dirasakan oleh pekerja informal," kata Netty dalam keterangannya, Jumat, 23 September 2022.

Dia berpandangan perlu dilakukan evaluasi, karena hingga kuartal IV-2021, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bukan penerima upah (PBPU) ada sebanyak 3,55 juta orang.

"Di antara 3,55 juta orang tersebut tentu ada yang penghasilannya di bawah Rp3,5 juta dan tidak mendapatkan BSU karena tidak terdaftar sebagai pekerja formal," ujarnya.

Bahkan, kata politisi PKS ini, pekerja formal pun tidak akan menerima BSU kalau tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemberian BSU seharusnya lebih tepat sasaran dan tidak diskriminatif hanya bagi mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada banyak pekerja formal dan informal yang belum menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka layak karena penghasilannya di bawah Rp 3,5 juta," tuturnya.

Dengan demikian, Netty menegaskan bahwa alasan menaikkan harga BBM agar subsidi tepat sasaran menjadi terbantahkan.

"Dengan subsidi dialihkan dalam bentuk BSU yang hanya dinikmati pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka justru tidak tepat sasaran. Dampak kenaikan BBM dirasakan masyarakat luas, tapi BSU hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja," ucap Netty.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa hampir 2 juta pekerja gagal mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp 600.000 akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 3 October 2022 | 20:18 WIB
Relawan Jokowi sayangkan sikap Partai NasDem yang terlalu cepat mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres 2024.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 18:50 WIB
Film Sri Asih semula diagendakan tayang pada 6 Oktober 2022, diundur menjadi 17 November 2022.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 18:11 WIB
Berikut daftar lengkap harga tiket Woke Up Fest 2022.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 17:59 WIB
OneRepublic dipastikan bakal manggung di Indonesia dalam gelaran festival musik bertajuk Woke Up Fest 2023 alias WUF 2023.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 16:41 WIB
Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah meminta lembaga penyiaran termasuk TV dan Radio memboikot pelaku KDRT, termasuk Rizky Billar.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 14:46 WIB
Eby Bima mengaku bersyukur mampu lolos ke bakal 24 besar di ajang kompetisi bernyanyi Dangdut Academy 5.
News
Fernandho Pasaribu - 3 October 2022 | 14:38 WIB
Ferdinand Hutahaean berpandangan, Partai NasDem sama sekali tidak menunjukkan empati kepada ratusan korban dan para keluarga korban.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 14:07 WIB
Eva Anindita yang dikenal publik dengan peran protagonis, mengaku menikmati karakter jahat yang kini diperankannya di sinetron Cinta 2 Pilihan.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 13:17 WIB
Gelaran Levi\'s Music Project 2022 bakal diselenggarakan dengan tema INDUSTRY 101.
News
Eno Dimedjo - 3 October 2022 | 12:34 WIB
Stray Kids resmi mengumumkan rencananya untuk menyambangi Indonesia dalam rangkaian tur konser keliling dunia bertajuk Maniac.
Loading ...