News

Data Presiden Jokowi di Peduli Lindungi Diduga Bocor, DPR: Cari Jejak Digitalnya

Data Presiden Jokowi di Peduli Lindungi Diduga Bocor, DPR: Cari Jejak Digitalnya
Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo.(Foto:Kureta/Istimewa)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menyebut bocornya sertifikat vaksin di media sosial yang diduga milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat diselidiki melalui jejak digital pelaku peretasan Aplikasi Peduli Lindungi.

Rahmad menegaskan, persoalan ini harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak. Sebab, data pribadi masyarakat banyak tersimpan di aplikasi tersebut.

Rahmad: Perlu peningkatan keamanan secara berlapis-lapis. Kemudian penambahan teknologi yang baru

"Ini suatu hal yang harus didalami. Yang pertama, dipastikan dulu, betul atau tidak apakah itu data sertifikat dari presiden? Yang kedua, kalau betul saya kira itu adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian dan harus didalami secara serius," kata Rahmad dihubungi Kureta, Jumat, 3 September 2021.

Dia menegaskan, diperlukan investigasi menyoal kebocoran data tersebut. Pasalnya, belum lama ini, Aplikasi kesehatan e-HAC (electronic Health Alert Card) bentukan Kementerian Kesehatan juga diduga bocor.

"Kemudian kalau data Peduli Lindungi ada kebocoran, saya kira juga harus perlu ada investigasi ataupun audit investigasi. Pertama dari sisi internal apa kelemahan dan kendalanya. Mana yang lemah, itu perlu proses penyempurnaan yang sedemikian cepat," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan semua pihak agar persoalan kebocoran data Peduli Lindungi dan eHAC tidak mengganggu fokus pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19.

"Sehingga kita lebih fokus pada pengendalian Covid-19. Tetapi, ini juga cukup meresahkan terkait data-data pribadi kita yang ada di sertifikat itu. Kalau sertifikat itu bocor, ketidaknyamanan publik dan potensi penyalahgunaan. Dan itu perlu disikapi," tuturnya.

Rahmad menyebut, selain melakukan investigasi, audit juga harus dilakukan demi menyempurnakan aplikasi yang berkaitan dengan data pribadi masyarakat.

"Perlu peningkatan keamanan secara berlapis-lapis. Kemudian penambahan teknologi yang baru. Itulah yang nantinya dilakukan setelah diinvestigasi," kata dia.

Selain itu, Rahmad meminta agar aparat penegak hukum segera menangkap penyebar data Presiden Jokowi, dan menanyakan motif pelaku.

"Kemudian siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mencuri, dan yang menyebarkan data ini juga saya kira harus bertanggung jawab. Apa motivasinya dan apa yang menjadi keinginan mereka menyebarkan informasi atau mengambil data ini," ucap Rahmad.

"Karena ini menyangkut kepercayaan publik, sehingga harus ditelusuri dan didalami, dan harus diselesaikan secara tuntas. Jadi ini harus perlu perbaikan," ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, jelasnya, membongkar siapa sosok pencuri data itu dapat dengan mudah diungkap, yakni menelusuri jejak digitalnya.

"Saya kira pencurian data ini bisa dicari. Karena pasti ada jejak digitalnya. Jejak digital forensik pasti akan ketahuan siapa yang mencuri, apa motivasinya, apa motifnya, dan ini harus dikejar," ucapnya.

Kendati demikian, Rahmad menjelaskan bahwa persoalan pembobolan data seperti ini juga kerap dialami negara-negara besar lainnya.

"Ya memang harus disadari bahwa teknologi manapun, karena seperti yang kita ketahui dari negara manapun, data itu potensi dicuri dan dimasuki hacker itu masih ada saja. Tetapi bukan berarti kita maklumi. Justru kita harus meningkatkan investasi, teknologi, dan keamanan yang berlapis-lapis," ucapnya.

Kemudian, dia meminta kementerian terkait segera meningkatkan keamanan sekaligus menginvestasi teknologi canggih untuk mengantisipasi persoalan serupa terjadi di kemudian hari.

"Karena data itu bukan hanya di aplikasi Peduli Lingkungi. Masih ada data kependudukan, perbankan, dan data apapun yang ranah publik. Kita dorong agar kolaborasi antar lintas internal pemerintah untuk saling memperkuat, menjaga keamanan secara berlapis, sehingga ini menambah kekuatan keamanan kita." ujarnya.

"Kalau ada yang dicuri, paling tidak kita bisa mitigasi agar tidak secara besar-besaran dicuri sehingga kita bisa Minimal kan. Saya kira, terus tingkatkan keamanan, investasikan SDM kita pada teknologi informasi, investasi di hardware dan san software," ucap Rahmad.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Andi Nasution - 17 January 2022 | 20:04 WIB
Pemko Medan saat ini memiliki 20 ribuan dosis vaksin lanjutan (booster) yang akan diprioritaskan kepada lansia yang sudah dua kali disuntik vaksin.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:50 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko beserta pejabat Polrestabes Medan lainnya terancam mendapat sanksi tegas jika terima suap narkoba.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:38 WIB
Jokowi menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama para pedagang pasar yang mendapatkan bantuan.
News
Rio Anthony - 17 January 2022 | 18:34 WIB
Dua perampok rumah warga berinisial ZN dan IJF di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap polisi.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:25 WIB
Terkait dengan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Cirebon, Imron mengaku masih menunggu keputusan dari pusat.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Wali Kota Bekasi Pepen.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:17 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan 11 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa karena ketidakadilan.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:56 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadapnya ke KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:43 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia ditengah Omicron merajalela
News
Fernandho Pasaribu - 17 January 2022 | 17:41 WIB
BNN RI berhasil mengungkap kasus kejahatan narkotika dengan barang bukti sabu jaringan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau.
Loading ...