Alur

Demi Rakyat, Dosmar Direkomendasi Menjalin Komunikasi ke DPRD Humbahas

Demi Rakyat, Dosmar Direkomendasi Menjalin Komunikasi ke DPRD Humbahas
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi (foto: Kureta/Jumpa P Manulang).

Dolok Sanggul - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara merekomendasikan Bupati Humbang Hasundutan agar mau belajar lebih optimal membangun komunikasi politik dan mampu berkoordinasi dengan 25 orang legislatif daerah itu.

Demikian pernyataan Gubernur Edy Rahmayadi dihimpun Kureta menyikapi rendahnya rekapitulasi data laporan realisasi anggaran APBD daerah tahun 2021 oleh Kabupaten Humbang Hasundutan,  Sumatera Utara dalam rentang waktu 1 Januari 2021 sampai 15 September 2021.

Baca juga: Azis Syamsuddin Dikabarkan Jadi Tersangka KPK Soal DAK Lampung Tengah

Untuk diketahui Humbang Hasundutan masih pada posisi 39,25 persen dari total APBD tahun 2021 Rp 1.014.569.625.743 atau setara dengan Rp 398.218.578,104. miliar.

"Ya kita kejar dimana benang kusut nya ini. Inilah kita lihat ini (LRA 39,25 %), kekompakan eksekutif (Dosmar) dan legislatif (25 DPRD) termasuk para wartawan sebagai pengayom memberi pengertian kepada semuanya. Jangan wartawan malah membuat pusing antara ekeskutif dan legislatif, " kata Edy Rahmayadi ditengah kunjungan kerja di Humbahas pada Kamis, 23 September 2021.

Paripurna Tidak Korum

Disinggung terkait rapat paripurna DPRD Humbahas penandatanganan nota kesepakatan bersama tentang KUPA Perubahan PPAS P-APBD TA 2021 di gedung dewan ternyata hanya diikuti 10 legislatif dari 25 DPRD pada Selasa 21 September 2021 lalu, kata Edy hasilnua akan diperiksa seteliti mungkin.

"Nanti akan saya cek. Kalau 10 orang (dari 25 orang anggota DPRD Humbahas), dia (rapat paripurna) tidak korum," kata Edy.

Baca juga: Langkah Luhut Memolisikan Haris Azhar Dianggap Melecehkan Hukum

Menuerut Edy, kelak dari hasil pemeriksaan itu akan dievaluasi bagaimanaa langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan terhadap hasil rapat paripurna tersebut.

Namun meski sudah jelas-jelas telah melanggar aturan dan tata cara persidangan di lembaga legislatif karena tidak korum, mantan Pangkostrad itu tidak berani memastikan rapat itu sah atau tidak. "Ya kan, apa langkahnya (sah atau tidak)", jawab Edy.

Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Sumut itu menjelaskan selain masalah P-APBD TA 2021, salah satu permasalahan di Kabupaten Humbahas yang terpaksa diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Pemprovsu telah selesai ditangani yaitu pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang sempat tidak dapat dibahas karena telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah.

"Sudah selesai. Masalah RPJMD aturan Undang-Undangnya adalah 6 bulan setelah (kepala daerah) dilantik. Bupati ini harus melaporkan kepada gubernur Cq Bappeda untuk disahkan sebagai RPJMD Kabupaten Humbang Hasundutan. Jatuh temponya saat itu di tanggal 26 Agustus 2021. Kita kejar, biasa ada perbedaan pandangan. Itulah demokrasi. Tapi tidak boleh terlalu lama, karena ada batasan-batasan untuk kerja berdasarkan RPJMD. Itu aturan main. Dan ini sudah selesai," kata Edy.

Lebih lanjut Edy berharap, eksekutif (Pemkab) dan legislatif Humbahas ke depan harus bisa bekerja sama. Termasuk dalam pembahasan P-APBD TA 2021 yang baru saja diparipurnakan beberapa hari lalu tanpa korum.

"Itu adalah salah satu proses demokrasi dalam penganggaran. Kelola pemerintah itu ada R (APBD). Itulah dia untuk rencana tiap tahunan. Dan P (APBD) itulah dia untuk APBD. Dan dana yang tidak bisa diselesaikan yang tidak bisa terselesaikan di R (APBD), masuklah ke Silpa dilakukan P (APBD). Apabila P (APBD) ini dead lock, tak bisa diputuskan oleh eksekutif dan legislatif. Berarti Humbang Hasundutan ini kan harus berjalan. Dia menggunakan data yang tahun sebelumnya tetapi inikan menjadi tidak baik. Karena kepentingan tahun kemarin dengan tahun sekarang itu berbeda," ujarnya.

BPK Rekomendasi Dosmar

Dikutip dari resume laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020 nomor 39.B/LHP/XVII.MDN/04/2021 , Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 11 kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Tukul Arwana Dilarikan ke Rumah Sakit karena Pendarahan Otak

Salah satu kelemahan itu adalah Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (P APBD) tahun 2020 tidak disepakati oleh 25 orang DPRD Humbang Hasundutan (tidak korum).

Sehingga BPK merekomendasi Dosmar Banjarnahor agar mau belajar lagi lebih optimal lagi membangun komunikasi politik dan mampu berkoordinasi dengan 25 orang legislatif daerah itu.

"BPK merekomendasikan kepada Bupati Humbang Hasundutan agar lebih optimal berkoordinasi dengan DPRD dalam melakukan pembahasan Peraturan Daerah  (Perda) perubahan APBD, " tulis LHP BPK nomor 39.B/LHP/XVII.MDN/04/2021 pada 26 April 2021. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 23:04 WIB
Komisaris Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PT. Mon Jambee, H. Subarni, menjamin tidak akan ada permainan harga beli sawit.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:29 WIB
Musisi Fariz RM menyapa penggemarnya di tengah pandemi Covid-19 lewat konser musik bertajuk Sound From Dehills an Intimate Concert of Fariz RM.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:14 WIB
Akmal Ibrahim terlihat semringah sepanjang kegiatan peresmian PKS di Abdya.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:46 WIB
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyambut baik instruksi Presiden Jokowi menindak tegas perusahaan pinjol.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:12 WIB
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta OJK menghapus pemberian akses IMEI kepada perusahaan pinjaman online.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:55 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga non PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), akan disanksi apabila tak mau divaksin.
News
Fahzian Aldevan - 16 October 2021 | 17:48 WIB
Mantan ajudan Terdakwa Nurdin Abdullah mengaku uang 200.000 dolar Singapura dari kontraktor diterima langsung Nurdin
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:43 WIB
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata memiliki total kekayaan Rp38,4 miliar.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 14:41 WIB
Sebanyak sebelas siswa MTs Harapan Baru ditemukan dalam keadaan tewas usai hanyut di Sungai Cileueur Leuwi.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 14:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin bersama lima orang lainnya
Loading ...