News

Diduga Salah Verifikasi Aset Kasus Jiwasraya - Asabri, Pakar: Kejaksaan Langgar KUHAP dan UU Tipikor

Diduga Salah Verifikasi Aset Kasus Jiwasraya - Asabri, Pakar: Kejaksaan Langgar KUHAP dan UU Tipikor
Logo Kejaksaan RI di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta. - (Bisnis/Samdysara Saragih.)

Jakarta - Pakar hukum pidana Universitas Indonesia Dr Eva Achjani Zulfa menyebut penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP adalah istilah yang berbeda. Oleh karena itu, Kejaksaan selaku penegak hukum harus hati-hati betul dalam melakukan kedua upaya tersebut dalam rangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi (Tipikor).

Pernyataan tersebut disampaikan Eva menyikapi polemik abuse of power penegak hukum dalam perampasan aset kasus Jiwasraya-Asabri yang diduga serampangan. 

Di kejaksaan terjadi pelanggaran, di pengadilan terjadi pelanggaran.

"Penyitaan dan perampasan di dalam KUHAP adalah istilah yang berbeda, tindakannya juga tidak sama antara penyitaan dan perampasan," kata Eva dalam webinar berjudul Perilaku Abuse of Power Berkedok Penegakan Hukum, Sabtu, 31 Juli 2021.

Baca juga: Hanya Fokus Isu KPK, Mahasiswa Lupa Ada Dugaan Budaya Gratifikasi di Kejaksaan

Menurut dia, barang yang disita adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana, barang hasil dari tindak pidana, barang yang dipakai untuk satu tindak pidana, atau barang yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. 

"Nah, di luar itu barang-barang yang tidak berhubungan langsung, yang tidak ada kaitannya dan tidak dipakai untuk satu tindak pidana, yang bukan merupakan hasil dari tindak pidana, tidak boleh disita. Kita kan membacanya kontra riil seperti itu. Karena memang tujuannya terbatas untuk mencari barang bukti dari suatu tindak pidana," kata dia.

Pakar hukumPakar hukum pidana Universitas Indonesia Dr Eva Achjani Zulfa. (foto: Kureta/istimewa).

Ia menegaskan, penyidik seharusnya melakukan verifikasi atau klasifikasi secara detil terhadap suatu barang sehingga dapat diketahui dengan pasti barang tersebut terkait atau tidak dalam suatu tindak pidana. 

"Saya rasa, dalam kasus ini (Jiwasraya-Asabri) tindakan klasifikasi atau verifikasi aset tidak bekerja. Padahal, penyidikan itu seharusnya bukan hanya sekadar investigasi membuktikan unsur, tapi juga proteksi oleh mereka sebagai alat negara yang menjaga hak-hak masyarakat yang menjadi korban dari sistem. Untuk itulah penyidik wajib meng-coding alias memilah barang atau aset-aset yang disita," ujar Eva.

"Sehingga jika diketahui ada barang milik pihak ketiga yang kemudian tersita, maka seharusnya harus dikembalikan segera ke pemiliknya, ini kaitannya dengan the rights of property dalam HAM, yaitu hak untuk memiliki sesuatu dan menggunakannya, termasuk pula hak untuk membeli maupun menjual sesuatu," ucapnya menambahkan.

Eva pun mengkritisi penggunaan Pasal 45 KUHAP yang menjadi dasar Kejaksaan Agung melelang sejumlah aset yang diduga terkait perkara Asabri. Kata dia, pelelangan bisa dilakukan sekali atas izin hakim namun juga harus izin ke terdakwa ataupun kuasanya. 

"Perlu diingat KUHAP membatasi bahwa yang dapat dirampas adalah terbatas pada barang yang dapat dibuktikan berasal atau terkait erat dengan kejahatan (korupsi)," ujarnya.

Sementara kuasa hukum nasabah WanaArtha, Palmer Situmorang menilai penyidikan kasus Jiwasraya yang dilakukan kejaksaan terselip sebuah agenda. 

Baca juga: Tak Kasasi Soal Hukuman Pinangki, Jaga Adhyaksa Sarankan Jaksa Agung Mundur

"Saya melihat terdapat suatu agenda, baik yang disadari atau yang tidak disadari oleh penyidik Kejaksaan, seperti ada euforia ingin mengejar target di publik. 'Oh, kami sudah menyita banyak, sebanyak banyaknya, bahkan dengan pongahnya mereka menyebut tidak perlu dicari untuk biaya atau untuk menutup biaya negara atas kerugian yang dikumpulkan," kata Palmer.

Pakar hukumKuasa hukum nasabah WanaArtha, Palmer Situmorang. (foto: Kureta/istimewa).

Ia pun menilai penegakan hukum kejaksaan itu tidak lagi bisa memilah mana kekayaan tersangka atau terdakwa dan mana yang bukan. Menurutnya, yang pertama dilanggar oleh penyidik adalah penyitaan aset para kliennya itu dengan melibatkan atau dengan sepengetahuan dari pemilik rekening.

"Bahkan sampai sekarang, sampai putusan pengadilan sama sekali tidak melibatkan pemilik rekening, padahal itu wajib! Kejaksaan ternyata hanya minta persetujuan oleh OJK. Cara seperti ini jelas melanggar KUHP. Tidak patut itu dilakukan, ini membuktikan bahwa jaksa telah mendegradasi pikiran obyektifnya," ujarnya.

Palmer menambahkan, bahwa pasal 19 undang-undang Tipikor Nomor 31 tahun 1999 jelas dan gamblang menyebut barang bukti yang bukan milik tersangka tidak dikenakan perampasan. 

"Kemudian jaksa memaksa untuk dirampas itu sudah jelas ada pelanggaran lagi. Di kejaksaan terjadi pelanggaran, di pengadilan terjadi pelanggaran. Karena ini kan perkara pidana, kebenaran harus tetap menjadi kebenaran materil. Tidak boleh kebenaran itu disabotase," tuturnya.

"Ini agak janggal dan luar biasa pertontonkan dan sangat tidak mendidik karena ada banyak fakta yang disembunyikan menurut saya dan bahkan telah merusak sistem peradilan. Perlu dicatat, sepanjang ada gugatan perdata dan ada keberatan dari pihak ketiga itu terdapat dalam salah satu Surat Edaran Jaksa Agung di tahun 1985, bahkan sudah diperbaharui lagi di tahun-tahun berikutnya. Jadi Jaksa tidak boleh melakukan eksekusi ini sepanjang masih ada gugatan," ujar dia lagi. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Rio Anthony - 24 May 2022 | 21:36 WIB
Hujan petir diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Rabu, 25 Mei 2022.
News
Tigor - 24 May 2022 | 20:52 WIB
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga menyampaikan janjinya akan membangun jalan pertanian kepada petani jeruk.
News
Tigor - 24 May 2022 | 19:08 WIB
PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah mengagendakan turnamen pramusim.
News
Tigor - 24 May 2022 | 18:54 WIB
Kapolda Simanjuntak mendatangi peternakan di Desa Bukit Kubu, Besitang, Kabupaten Langkat.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:44 WIB
Pascabadai pandemi Covid-19 yang menerpa dunia hingga haji ditiadakan untuk jemaah Indonesia, termasuk Aceh, membuat rindu.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:42 WIB
Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh menyebutkan stok vaksin merek Sinovac mulai menipis di Aceh. Hal ini menjadi penghambat vaksinasi anak.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:34 WIB
Fraksi PPP DPR RI meminta pemerintah lebih mengoptimalkan belanja dengan berfokus pada perlindungan sosial serta subsidi energi.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:30 WIB
emerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, melakukan gladi resik pelantikan calok kepala desa.
News
Fernandho Pasaribu - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Tito Karnavian kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia.
News
Morteza Syariati Albanna - 24 May 2022 | 17:27 WIB
Masyarakat Desa Padang Datar, Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh meninggal dibacoki ODGJ.
Loading ...