DPR Apresiasi Tanggap Darurat Pemerintah Tangani Korban Erupsi Semeru

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengapresiasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemda, dan lembaga terkait dalam penanganan bencana erupsi Gunung Semeru, Jawa Timur. 

Tentu ini mesti terus dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga pencarian korban ini menjadi hal utama yang memang harus dilakukan

Ace juga mengapresiasi bantuan yang datang dari berbagai pihak, seperti para relawan-relawan masyarakat yang terus bekerja keras sampai hari ini membantu di posko pengungsian.

"Tentu kami Komisi VIII DPR sangat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras tersebut. Tapi saya tetap menghimbau agar evakuasi tanggap darurat ini harus tetap dilakukan karena kemungkinan masih adanya korban yang masih tertimbun. Tentu ini mesti terus dilakukan sampai batas waktu yang ditentukan, sehingga pencarian korban ini menjadi hal utama yang memang harus dilakukan," kata Ace di Lumajang, Jawa Timur, Jumat, 10 Desember 2021.

Politisi Partai Golkar mengimbau agar pemerintah memastikan para pengungsi mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, kebutuhan sembako, dan fasilitas kesehatan agar warga merasa nyaman berada di pengungsian.

Selain itu, dia menginginkan potret kejadian erupsi Gunung Semeru ini maupun bencana lainnya menunjukkan betapa pentingnya memperkuat peran BNPB sebagai pelaksana komando serta pengkoordinasian dari berbagai unsur dalam penanganan bencana.

"Misalnya keterlibatan TNI maupun Polri yang selama ini aktif dalam menangani bencana, perlu diperkuat dalam RUU Penanggulangan Bencana yang sampai saat ini masih deadlock pembahasannya dengan pemerintah," ujarnya.

"Di mana pemerintah masih tidak menyebut BNPB di dalam UU, tapi kami bersikeras justru ingin memperkuat BNPB sebagai badan yang melakukan koordinasi dan komando serta pelaksana di dalam tanggap darurat yang terjadi saat ini," tuturnya menambahkan.

Menurutnya, peran BNPB saat ini masih sangat terbatas dengan kewenangan yang dimiliki. Beruntungnya BNPB dipimpin oleh Anggota TNI aktif, sehingga koordinasi bisa berlangsung dengan cepat. 

Dia menilai, jika lembaga tersebut tidak dipimpin oleh kalangan militer, akan sangat sulit berkoordinasi di lapangan.

Lantas dia menyarankan agar gagasan tentang keterlibatan TNI dan Polri di dalam RUU Penanggulangan Bencana dapat semakin diperkuat.

• Baca juga: 29 Orang Meninggal Akibat Erupsi Gunung Semeru
• Baca juga: Kapolri Sigit Prabowo Kirim 945 Personel Brimob ke Gunung Semeru

"Termasuk juga dengan keterlibatan pemda, karena memang pemda di dalam UU belum ditegaskan secara eksplisit soal bagaimana alokasi anggaran khusus yang harus diberikan pemda melalui APBD. Selain itu, kami juga berharap, sebenarnya dari sisi anggaran skema dana siap pakai sesungguhnya sudah bisa, hanya saja memang hal tersebut perlu diperkuat penegasan dalam UU," ucap Ace Hasan.[]