News

DPR Minta OJK Hapus Pemberian Akses IMEI ke Perusahaan Pinjol

DPR Minta OJK Hapus Pemberian Akses IMEI ke Perusahaan Pinjol
Ilustrasi - Analis Senior Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Fintech OJK Tomi Joko Irianto bicarakan aplikasi pinjaman online (pinjol). (foto: Media Indonesia).

Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Sukamta mengapresiasi penggerebekan yang dilakukan Polri terhadap perusahaan pinjaman online di Sleman, Yogyakarta, Kamis, 14 Oktober 2021 kemarin.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga telah memblokir konten fintech ilegal yang tidak terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Verifikasi data yang terintegrasi dengan data Dukcapil ditambah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK (sebelumnya BI checking) harusnya sudah cukup

Sejak tahun 2018, lanjutnya, Kominfo sudah melakukan pemblokiran terhadap 4.873 konten dan aplikasi pinjol ilegal. Perusahaan fintech itu dianggap telah memakan banyak korban.

"Saya apresiasi kesigapan pemerintah untuk memberantas pinjol ilegal ini. Saya juga mendorong pemerintah agar terus menegakkan hukum. Tapi tindakan pemberantasan di hilir seperti ini belum cukup, kita juga perlu selesaikan pokok masalahnya di hulu," kata Sukamta melalui telepon seluler, Sabtu, 16 Oktober 2021.

Dia menyebut, ada beberapa aspek permasalahan pinjol. Yang pertama, adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap pinjaman.

"Kebutuhan di sini ada yang memang benar-benar kebutuhan, sudah kepepet karena terdampak pandemi, ada juga yang butuh karena konsumtif. Mereka ditolak pengajuannya oleh pinjol legal atau bank resmi yang memang memiliki persyaratan yang ketat," ujarnya.

Menurutnya, penolakan itu membuat masyarakat tergiur dan beralih kepada perusahaan pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman.

Kemudahan itu lantas menjadi daya tarik bagi masyarakat banyak, meskipun bunganya sangat tinggi

"Lintah darat versi online. Karenanya, masyarakat harus mengerem diri untuk mengurangi konsumsi yang tidak perlu, jika pada akhirnya terlibat dengan pinjol ilegal ini. Lebih baik tidak membeli kebutuhan sekunder atau tersier, daripada terjebak pinjol," tuturnya.

"Lebih baik menghindari riba karena membuat sengsara. Jika memang benar-benar butuh, ya tentunya perlu pengelolaan kebutuhan yang disesuaikan dengan kemampuan mencicil pinjol. Ini literasi keuangan," sambungnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengatakan, masyarakat perlu memahami literasi digital bidang fintech mulai dari teknologi yang digunakan, agreement, dan permission apa saja yang dipersyaratkan terhadap nasabahnya.

"Masyarakat harus pintar dan berhati-hati dalam memilih aplikasi pinjol. Edukasi kepada masyarakat ini menjadi tugas kita bersama. Selama ini sudah berjalan, di antaranya lewat program Kementerian Kominfo, tapi perlu digalakkan lagi," kata Sukamta.

Kedua, aspek kemajuan teknologi finansial (fintech). Dengan teknologi digital seperti sekarang, dimungkinkan transaksi keuangan secara elektronik.

Calon nasabah mengajukan pinjaman secara online dengan syarat-syarat administrasi, lalu pihak pinjol akan melakukan verifikasi data, di antaranya melalui akses data di Dukcapil. Kemudian verifikasi menggunakan CAMILAN (camera, microphone, location).

Poin selanjutnya adalah aspek regulasi, di mana OJK memperbolehkan mengakses IMEI.

Sebab, OJK mempertimbangkan jika akses data pinjol hanya dilakukan melalui CAMILAN, diyakini sangat berisiko.

"Ada yang handphone-nya bisa untuk pengajuan pinjaman beberapa kali dengan pinjol berbeda asalkan SIM Card nya berbeda. Dengan akses IMEI, potensi utang ganda seperti ini bisa dihindari," ujarnya.

Sukamta menyimpulkan bahwa di sinilah fakta adanya penyimpangan yang terjadi di lapangan. Akses IMEI ini bisa melihat semua isi dari handphone, tidak hanya nama dan nomor kontak, tapi juga file-file video, foto, riwayat chat, dst.

Dia menegaskan, hal inilah yang kemudian jadi alat pinjol untuk mengancam nasabah yang telat atau gagal bayar cicilan. Mulai dari pengancaman terhadap nasabah, dengan penyebaran konten-konten pribadinya ke kontak-kontak yang dimiliki.

Dari ketiga aspek di atas, Sukamta menekankan soal regulasi dan kebijakan yang merupakan persoalan hulu. Sejauh ini, kasus kejahatan pinjol ilegal bisa dihukum menggunakan UU ITE, seperti misalnya untuk kasus ancaman dan menakut-nakuti serta penyebaran konten asusila.

UU ITE dilengkapi PP No 71 tahun 2019 tentang PSTE juga memberi kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap konten-konten yang melanggar peraturan-perundang-undangan.

Sukamta menyebut, perlu disempurnakan dalam aspek perlindungan data pribadi. Dia mengaku terus mendorong RUU Perlindungan Data Pribadi, yang sejauh ini deadlock, agar segera diselesaikan dan disahkan.

"Kami juga mendorong kebijakan OJK yang memberi akses IMEI kepada pinjol dihapus saja. Verifikasi data yang terintegrasi dengan data Dukcapil ditambah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik OJK (sebelumnya BI checking) harusnya sudah cukup," katanya.

"Apalagi data tersebut terintegrasi dengan NIK dan nomor KK. SLIK juga bisa memberi tahu riwayat dan performa kredit nasabah. Jika persoalan hulu ini selesai, semoga persoalan di hilir akan lebih mudah diatasi," ucap Sukamta menambahkan.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...