News

DPR RI Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Pemda Soal RUU HKPD

DPR RI Minta Pemerintah Dengar Aspirasi Pemda Soal RUU HKPD
Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati.(Foto:Kureta/Istimewa)

Jakarta - Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Kamis, 18 November 2021.

Dan semoga di masa depan hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah bisa lebih selaras dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 2

Pada pertemuan itu, rombongan wakil rakyat itu menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah, khususnya terkait Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

Diketahui, saat ini Komisi XI DPR sedang membahas RUU HKPD yang diusulkan oleh pemerintah tersebut.

Turut hadir dalam pertemuan ini Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Karang Asem, sertai anggota DPRD dari masing-masing daerah.

Anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati turut menyampaikan pandangannya terkait aspirasi pemda soal RUU HKPD itu.

Anis mengatakan bahwa RUU HKPD disusun dalam rangka menjalankan konstitusi. Ia menjelaskan poin-poin yang ada di dalam Pasal 18A ayat 1 UUD 1945 tentang kekhususan dan keragaman daerah.

Dia menyebut, aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah, sudah sesuai dengan amanat konstitusi dan harus didengar oleh pemerintah pusat.

"Bali yang memiliki kekhususan pariwisata, harus masuk dalam klausul kekhususan dalam undang-undang," kata Anis meneruskan catatannya di Jakarta, Kamis, 25 November 2021.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyinggung pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang berisi soal hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

"Aspirasi pemerintah daerah sudah sesuai dengan undang-undang. Pemerintah pusat harus mendengar dan memperhatikan aspirasi daerah karena ini amanah undang-undang," ujarnya.

Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, ada salah paham antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pemanfaatan keuangan.

Menurutnya, persoalan itu ada khususnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang merupakan bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat memandang pemanfaatan TKDD oleh pemerintah daerah belum optimal.

Sebagian besar Dana Alokasi Umum (DAU) dipakai untuk belanja pegawai. Sementara pemerintah daerah merasa, untuk membayar gaji pegawai jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terasa sangat berat.

"Jika Kabupaten Badung, yang menurut laporan BPK pada tahun 2019 tentang kemandirian fiskal merupakan satu-satunya daerah yang memiliki kemandirian fiskal, ketika terjadi pandemi Covid-19 pendapatannya menurun drastis, apalagi daerah lain. Dan ke depan, semua pihak harus berupaya untuk memiliki pandangan yang sama," tuturnya.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa tugas wakil rakyat adalah mendengar.

"Aspirasi rakyat harus didengar," katanya.

Ia memastikan bahwa sektor pariwisata yang belum masuk dalam RUU HKPD, akan diperjuangkannya agar bisa masuk RUU.

"Meski sudah diujung waktu, DPR harus mengakomodir aspirasi ini karena DPR masih punya nurani," ujarnya.

Dia berjanji secara khusus Fraksi PKS akan mengusulkan dan menyuarakan aspirasi yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

"Harus ada pemecahannya. Dan daerah harus bicara," ucap Anis.

Anis menekankan bahwa inti desentralisasi fiskal adalah transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Sehingga, lanjutnya, TKDD merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi pembagian tugas untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyat. Oleh karena itu, daerah harus menggunakannya sebaik-baiknya untuk kesejahteraan daerahnya.

"Sampai saat ini, daerah belum bisa membangun kemandirian fiskal. Rata-rata PAD hanya berjumlah 20 persen dari anggaran belanja daerah. Selebihnya mengandalkan transfer pusat. Dan semoga di masa depan hubungan fiskal pemerintah pusat dan daerah bisa lebih selaras dan adil sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 18 ayat 2," ucap Anis Byarwati.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...