News

Dukung RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, PKS: Negara Harus Akui Kehadiran PRT

Dukung RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR, PKS: Negara Harus Akui Kehadiran PRT
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher.(Foto:Kureta/Istimewa)

Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung segera ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi RUU Inisiatif DPR.

Banyak dari para pemberi kerja yang melakukan kontrak kerja langsung dengan PRT tanpa ada standarisasi hak dan kewajiban, jam kerja, dan bentuk pelindungan

"RUU PPRT ini sangat mendesak untuk segera disahkan. Negara harus mengakui kehadiran PRT sebagai sebuah pekerjaan nyata. Jangan biarkan para PRT terus menunggu berpuluh-puluh tahun tanpa adanya payung hukum yang jelas bagi pekerjaan mereka," kata Netty meneruskan keterangannya, Selasa, 11 Januari 2022.

Netty mengatakan, RUU PPRT sudah diusulkan sejak tahun 2004 atau sekitar 18 tahun lalu, namun hingga kini statusnya masih juga belum jelas.

"Jangan salahkan jika masyarakat dan PRT bertanya-tanya kenapa sampai sekarang RUU ini belum bisa juga disahkan. Padahal ada RUU yang pembahasannya bisa secepat kilat seperti RUU Cipta Kerja. Apalagi kekerasan terhadap para PRT masih terus terjadi sampai sekarang. Oleh karena itu, kehadiran payung hukum bagi PRT semakin mendesak" ujarnya.

Berdasarkan data yang dihimpun Komnas Perempuan, telah terjadi 2.300 kasus kekerasan terhadap PRT sepanjang tahun 2005 sampai 2020. Kekerasan itu berupa kekerasan fisik, psikis dan kekerasan ekonomi.

Menurutnya, pengesahan RUU PPRT akan menjadi landasan bagi pekerja dan pemberi kerja melakukan kerja sama lebih baik, mencegah pekerja mengalami kekerasan dan ketidakadilan, serta memberikan pelindungan bagi PRT selama bekerja.

"RUU ini kelak akan menjadi payung hukum saat pekerja dan pemberi kerja bermasalah. Banyak dari para pemberi kerja yang melakukan kontrak kerja langsung dengan PRT tanpa ada standarisasi hak dan kewajiban, jam kerja, dan bentuk pelindungan," tuturnya.

Oleh karena itu, Netty bersama Fraksi PKS mendesak agar RUU PPRT segera ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR dan disahkan. Pada perjalanannya telah dilakukan studi riset di sepuluh kabupaten/kota, uji publik di tiga kota, hingga studi banding ke dua negara dalam proses pembahasan RUU PPRT di Baleg.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 25 May 2022 | 22:44 WIB
Saur Tumiur Situmorang mengatakan, tambang sering sekali menimbulkan hal-hal baru terkhusus pada perempuan.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:47 WIB
Pria lanjut usia (lansia), Juned Nasution (60) yang hanyut disela minum tuak di pinggir Sungai Denai, Kota Medan, ditemukan tewas
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:43 WIB
Cuaca buruk diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Kamis, 26 Mei 2022.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:41 WIB
Seorang ayah di Sulbar kehilangan uang puluhan juta akibat ditipu penelpon gelap
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:35 WIB
DPD Gerindra Sulbar sudah mulai panaskan mesin politik Pilgub 2024.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:31 WIB
Dugaan penghinaan Bendera Merah Putih di Majene, praktisi hukum menilai terkesan dibiarkan polisi.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 21:14 WIB
Strategi komunikasi yang dirancang oleh Carl Byoir Indonesia sukses mengantarkan Samsung meraih penghargaan The Best PR Campaign Award.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:39 WIB
Gita Bhebhita memiliki latar kepribadian yang tak jauh berbeda dengan karakter Sarma di film Ngeri Ngeri Sedap.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:11 WIB
Selain hampir 100 persen syuting di wilayah Danau Toba, film Ngeri Ngeri Sedap juga mengoptimalkan lebih dari 100 orang bintang dan kru lokal.
News
Fernandho Pasaribu - 25 May 2022 | 19:10 WIB
Anggota DPR menilai pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada peternak sebagai salah satu upaya dalam rangka menanggulangi serangan wabah PMK.
Loading ...