Opini

Jangan Biarkan Kapolri Kerja Sendiri, Bidpropam Harus Lebih Tegas Beri Sanksi Oknum Langgar SOP

Jangan Biarkan Kapolri Kerja Sendiri, Bidpropam Harus Lebih Tegas Beri Sanksi Oknum Langgar SOP
Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring (IPM), Ferdinand Hutahaean.(Foto:Kureta/Istimewa)

*Oleh: Direktur Eksekutif Indonesia Police Monitoring, Ferdinand Hutahaean

Belakangan kembali bermunculan peristiwa-peristiwa yang membuat citra institusi Polri menjadi negatif di hadapan publik.

Citra buruk itu muncul akibat perbuatan oknum-oknum anggota kepolisian yang kurang mampu menerjemahkan visi misi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Hal ini menyebabkan opini publik terstigma seolah Kapolri sekarang lemah dan tidak mampu bertindak tegas. Selain itu image negatif terhadap institusi Polri semakin menyerang dan mencoreng lembaga penegak hukum ini.

Minggu-minggu terakhir ini saja kami melihat ada beberapa peristiwa yang sangat mencoreng institusi Polri, di antaranya kasus pemukulan remaja di wilayah Polrestabes Medan, di mana kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Sumatera Utara.

Kedua, adanya kejadian di Bekasi yang menyuruh pelapor menangkap sendiri pelaku atau terlapor pencabulan. Kemudian yang ketiga, kasus-kasus penistaan dan pelecehan melalui media sosial terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Bahar Smith.

Dan terakhir masih terlalu bebasnya kaum intoleran melakukan aksinya hingga pelarangan perayaan ibadah Natal, serta masih ada beberapa peristiwa yang kemudian membuat publik kembali mempertanyakan keseriusan Polri sebagai pelayan, pelindung dan pengayom. Sampai akhirnya kembali muncul di media sosial #PercumaLaporPolri dan lain-lain.

Kami Indonesia Police Monitoring (IPM) sangat prihatin dengan peristiwa ini. Prihatin terhadap keseriusan oknum-oknum anggota untuk melaksanakan visi misi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Padahal sudah banyak yang dilakukan oleh Kapolri melalui penyampaian amanat, perintah, petunjuk, arahan, dan peraturan agar jajaran Polri bisa bekerja dengan baik dan Presisi.

Tapi masih saja ada oknum-oknum anggota yang belum mampu mengubah kultur kerjanya hingga mencoreng institusi Polri.

Untuk hal ini, Indonesia Police Monitoring meminta kepada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polri agar lebih aktif, lebih tegas, dan lebih keras dalam menegakkan disiplin terhadap anggota Polri yang tidak mampu bekerja profesional.

Bidpropam jangan hanya menunggu laporan, tapi harus proaktif melihat kejanggalan di lapangan dan langsung turun melakukan pemeriksaan serta memberi sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar etika dan SOP yang ada.

Jangan diam! Jangan biarkan Kapolri bekerja sendirian. Semua direktorat harus melakukan pembinaan kepada jajarannya supaya Polri ke depan semakin dipercaya rakyat sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. []

(Jakarta, 29 Desember 2021)

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Andi Nasution - 17 January 2022 | 20:04 WIB
Pemko Medan saat ini memiliki 20 ribuan dosis vaksin lanjutan (booster) yang akan diprioritaskan kepada lansia yang sudah dua kali disuntik vaksin.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:50 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko beserta pejabat Polrestabes Medan lainnya terancam mendapat sanksi tegas jika terima suap narkoba.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:38 WIB
Jokowi menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama para pedagang pasar yang mendapatkan bantuan.
News
Rio Anthony - 17 January 2022 | 18:34 WIB
Dua perampok rumah warga berinisial ZN dan IJF di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap polisi.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:25 WIB
Terkait dengan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Cirebon, Imron mengaku masih menunggu keputusan dari pusat.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Wali Kota Bekasi Pepen.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:17 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan 11 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa karena ketidakadilan.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:56 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadapnya ke KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:43 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia ditengah Omicron merajalela
News
Fernandho Pasaribu - 17 January 2022 | 17:41 WIB
BNN RI berhasil mengungkap kasus kejahatan narkotika dengan barang bukti sabu jaringan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau.
Loading ...