News

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Ranking 102, Kalah dari Negara Asia Lainnya

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Ranking 102, Kalah dari Negara Asia Lainnya
Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada siswa Sesko TNI dan Sespimti Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masih menduduki rangking 102 dalam indeks persepsi korupsi. Menurut Presiden, capaian tersebut masih kalah dari negara-negara lain di Asia. Karena itu, kata Presiden, Indonesia perlu bekerja keras untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi. 

"Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia ranking indeks persepsi korupsi kita di tahun 2020 juga masih perlu kita perbaiki lagi," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 9 Desember 2021.

"Singapura sekali lagi ranking ketiga, Brunei Darussalam ranking 35, Malaysia ranking 57, dan Indonesia masih di ranking 102. Ini yang memerlukan kerja keras kita," kata Jokowi

Menurutnya, perbaikan indeks persepsi korupsi harus dilakukan secara bersama-sama. Namun, di sisi lain ada perkembangan yang menggembirakan dari sisi perilaku antikorupsi. 

Baca juga:

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), indeks perilaku antikorupsi di masyarakat terus naik dan membaik. "Tahun 2019 berada di angka 3,7, tahun 2020 di angka 3,84, tahun 2021 di angka 3,88, artinya semakin tahun semakin membaik," ungkap Jokowi. 

Sehingga, melihat fakta-fakta itu, Presiden meminta agar ada cara yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi. Metode pemberantasan korupsi harus terus diperbaiki dan disempurnakan. Jokowi menekankan, penindakan atas korupsi jangan hanya menyasar peristiwa hukum yang membuat heboh di permukaan. 

"Namun dibutuhkan upaya-upaya yang lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat," ucap Jokowi. "Upaya penindakan sangat penting untuk dilakukan secara tegas dan tidak pandang bulu. Bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelak tetapi juga sangat penting untuk menyelamatkan uang negara dan mengembalikan kerugian negara." []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 25 May 2022 | 22:44 WIB
Saur Tumiur Situmorang mengatakan, tambang sering sekali menimbulkan hal-hal baru terkhusus pada perempuan.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:47 WIB
Pria lanjut usia (lansia), Juned Nasution (60) yang hanyut disela minum tuak di pinggir Sungai Denai, Kota Medan, ditemukan tewas
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:43 WIB
Cuaca buruk diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Kamis, 26 Mei 2022.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:41 WIB
Seorang ayah di Sulbar kehilangan uang puluhan juta akibat ditipu penelpon gelap
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:35 WIB
DPD Gerindra Sulbar sudah mulai panaskan mesin politik Pilgub 2024.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:31 WIB
Dugaan penghinaan Bendera Merah Putih di Majene, praktisi hukum menilai terkesan dibiarkan polisi.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 21:14 WIB
Strategi komunikasi yang dirancang oleh Carl Byoir Indonesia sukses mengantarkan Samsung meraih penghargaan The Best PR Campaign Award.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:39 WIB
Gita Bhebhita memiliki latar kepribadian yang tak jauh berbeda dengan karakter Sarma di film Ngeri Ngeri Sedap.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:11 WIB
Selain hampir 100 persen syuting di wilayah Danau Toba, film Ngeri Ngeri Sedap juga mengoptimalkan lebih dari 100 orang bintang dan kru lokal.
News
Fernandho Pasaribu - 25 May 2022 | 19:10 WIB
Anggota DPR menilai pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada peternak sebagai salah satu upaya dalam rangka menanggulangi serangan wabah PMK.
Loading ...