News

Jokowi Teken Perpres, Suharso Monoarfa Bakal Punya Wakil Menteri PPN

Jokowi Teken Perpres, Suharso Monoarfa Bakal Punya Wakil Menteri PPN
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa menyampaikan keterangan pers usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2019. (Foto: Jay/Humas)

Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang di dalamnya juga mengatur mengenai posisi Wakil Menteri PPN. Dengan demikian, memungkinkan Suharso Monoarfa ke depannya akan memiliki wamen.

"Dalam memimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," demikian bunyi Pasal 2 ayat (1) BAB 1 Perpres tersebut yang dikutip dari salinan di laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Senin, 13 September 2021

Perpres tersebut diteken oleh Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021. Dalam Perpres ini, diatur bahwa posisi Wakil Menteri PPN akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

Baca jugaDenny Siregar: Anies Baswedan Kecemplung Got karena Terinspirasi Jokowi

Wakil menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Selain itu, wakil menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian

Berdasarkan Pasal 2 ayat (5), tugas Wakil Menteri PPN antara lain, membantu menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan kementerian. 

Kemudian, mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan kementerian.

"Menteri dan wakil menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian," bunyi Pasal 3 Perpres tersebut. 

Baca jugaFadjroel Rachman Respons Wacana Presiden Jokowi 3 Periode

Presiden juga meneken Perpres Nomor 81 tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pasal 7 peraturan ini mengatur soal jabatan Wakil Kepala Bappenas yang akan diisi oleh Wakil Menteri PPN. 

"Dalam memimpin Bappenas, Kepala dapat dibantu oleh Wakil Kepala. Wakil Kepala dijabat oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional," bunyi Pasal 7 dikutip dari salinan Perpres Nomor 81 tahun 2021. 

Dalam Perpres itu, dijelaskan bahwa Wakil Kepala Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappenas. Kemudian, Wakil Kepala mempunyai tugas membantu kepala dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Bappenas. 

"Rincian tugas wakil kepala ditetapkan oleh kepala," seperti tertulis di Perpres tersebut. 

Struktur pimpinan Kementerian PPN/Bappenas saat ini dipimpin oleh seorang menteri yang juga Kepala Bappenas yaitu Suharso Monoarfa. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Andi Nasution - 17 January 2022 | 20:04 WIB
Pemko Medan saat ini memiliki 20 ribuan dosis vaksin lanjutan (booster) yang akan diprioritaskan kepada lansia yang sudah dua kali disuntik vaksin.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:50 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko beserta pejabat Polrestabes Medan lainnya terancam mendapat sanksi tegas jika terima suap narkoba.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:38 WIB
Jokowi menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama para pedagang pasar yang mendapatkan bantuan.
News
Rio Anthony - 17 January 2022 | 18:34 WIB
Dua perampok rumah warga berinisial ZN dan IJF di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap polisi.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:25 WIB
Terkait dengan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Cirebon, Imron mengaku masih menunggu keputusan dari pusat.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Wali Kota Bekasi Pepen.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:17 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan 11 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa karena ketidakadilan.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:56 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadapnya ke KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:43 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia ditengah Omicron merajalela
News
Fernandho Pasaribu - 17 January 2022 | 17:41 WIB
BNN RI berhasil mengungkap kasus kejahatan narkotika dengan barang bukti sabu jaringan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau.
Loading ...