News

Kades Abdya Beramai-ramai Laporkan BPN ke Ombudsman Aceh terkait PT CA

Kades Abdya Beramai-ramai Laporkan BPN ke Ombudsman Aceh terkait PT CA
Kades di Aceh Barat Daya (Abdya) foto bersama usai laporkan BPN Aceh dan BPN Abdya ke Ombudsman Aceh di Banda Aceh. Foto:Kureta/istimewa

Aceh Barat Daya - Sejumlah Kepala Desa (Kades) dari Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh, beramai-ramai melaporkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh dan BPN Abdya ke Ombudsman Aceh di Banda Aceh.

Musababnya, BPN Aceh dan BPN Abdya dinilai ada upaya dengan sengaja memperlambat proses pembagian lahan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Cemerlang Abadi di Kecamatan Babahrot, Kabupaten Abdya.

Harmansyah, mewakili kepala desa mengatakan hari ini pihaknya sengaja jauh-jauh berangkat dari Abdya menuju Banda Aceh untuk melaporkan BPN Aceh dan BPN Abdya terkait indikasi memperlambat pendistribusian lahan TORA (tanah objek reforma agraria) yang merupakan eks HGU PT Cemerlang Abadi.

Baca jugaSoal Eks HGU PT. CA, HMI Dukung BPN Abdya Tindak Lanjuti Putusan MA

"Kita sudah melaporkan ke Ombudsman. Kita harap segera ada tindak lanjut. Masalah ini sudah berlarut-larut dan kami masyarakat sudah gerah dengan sikap BPN," kata Harmansyah di Banda Aceh, Senin, 11 Oktober 2021.

Harman menjelaskan, Kades yang membuat laporan ini dari berbagai desa, di antaranya Kecamatan Babahrot, Kades Desa Cot Seumantok, Simpang Gadeng dan Desa Teladan Jaya. Kecamatan Kuala Bate ada Kades Kuala Bate, Lama Muda, Keude Baroe, dan Alu Pade.

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN sudah mengeluarkan SK nomor 25/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 tentang perpanjangan jangka waktu HGU atas nama PT Cemerlang Abadi atas tanah di Abdya.

Dari 4.847.018 hektare yang diusulkan PT CA untuk perpanjangan HGU, kementerian ATR/BPN hanya memperpanjang 2.002.22 hektar saja, dan sebanyak 960 hektar menjadi lahan plasma.

"Sedangkan sisanya seluas 1.902 hektar menjadi lahan tanah objek reforma agraria," ujar Harmansyah.

Baca jugaKajari Abdya: Putusan MA Soal PT. CA Sah Secara Hukum

Dia berkata, SK Menteri ATR/BPN tersebut juga dikuatkan dengan hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan kasasi dari Menteri ATR/BPN terhadap gugatan yang dilayangkan PT CA.

Namun, setelah SK Menteri dan sampai putusan kasasi MA keluar, belum ada ikhtiar untuk memprosesnya. Di sinilah BPN dinilai terkesan sengaja memperlambat proses.

"Sehingga kami menilai ada upaya kesengajaan. BPN seperti sengaja tidak memprosesnya," ucapnya.

Dia berharap Ombudsman Perwakilan Aceh dapat segera menindaklanjuti adanya dugaan maladministrasi terkait perlambatan proses pembagian lahan dan penentuan titik koordinat di lahan tersebut.

"Untuk menghindari yang tidak diinginkan, maka kami melaporkan BPN Aceh dan BPN Abdya ke Ombudsman, dengan harapan SK Menteri dan putusan kasasi MA dapat dilaksanakan," ujar Harman.

Diketahui, keputusan penolakan perkara PT CA tersebut telah ditetapkan oleh MA setelah dilakukan Kasasi oleh Kementerian ATR/BPN terhadap putusan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang memenangkan perusahaan sawit tersebut.

Dalam amar putusannya pada, Senin, 28 September 2020 lalu, MA mengabulkan permohonan Kasasi Kementerian ATR/BPN, atau batal judex facti, sehingga MA menolak eksepsi tergugat (PT CA), dan gugatannya tidak dapat diterima.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwaddin Husin menyampaikan, setelah laporan warga tersebut diterima, maka akan segera dilakukan verifikasi laporan guna melihat kelengkapan formil dan materielnya.

"Kita lakukan verifikasi terlebih dahulu apakah ada indikasi atau dugaan terjadinya maladministrasi atau tidak, jika ada dugaan kita turun lapangan, lakukan investigasi atau memanggil para pihak," katanya memungkasi. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 23:04 WIB
Komisaris Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PT. Mon Jambee, H. Subarni, menjamin tidak akan ada permainan harga beli sawit.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:29 WIB
Musisi Fariz RM menyapa penggemarnya di tengah pandemi Covid-19 lewat konser musik bertajuk Sound From Dehills an Intimate Concert of Fariz RM.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:14 WIB
Akmal Ibrahim terlihat semringah sepanjang kegiatan peresmian PKS di Abdya.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:46 WIB
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyambut baik instruksi Presiden Jokowi menindak tegas perusahaan pinjol.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:12 WIB
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta OJK menghapus pemberian akses IMEI kepada perusahaan pinjaman online.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:55 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga non PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), akan disanksi apabila tak mau divaksin.
News
Fahzian Aldevan - 16 October 2021 | 17:48 WIB
Mantan ajudan Terdakwa Nurdin Abdullah mengaku uang 200.000 dolar Singapura dari kontraktor diterima langsung Nurdin
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:43 WIB
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata memiliki total kekayaan Rp38,4 miliar.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 14:41 WIB
Sebanyak sebelas siswa MTs Harapan Baru ditemukan dalam keadaan tewas usai hanyut di Sungai Cileueur Leuwi.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 14:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin bersama lima orang lainnya
Loading ...