News

Kapolrestabes Medan Terancam Sanksi Tegas Bila Terima Suap terkait Kasus Narkoba

Kapolrestabes Medan Terancam Sanksi Tegas Bila Terima Suap terkait Kasus Narkoba
Irjen Pol Dedi Prasetyo yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) dipromosikan sebagai Kepala Divisi Humas Polri.(Foto:Kureta/Dok Humas Polda Kalteng)

Jakarta - Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko beserta pejabat Polrestabes Medan lainnya terancam mendapat sanksi tindakan tegas dari pimpinan Polri bila terbukti menerima suap dari istri bandar narkoba. 

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan saat ini Tim Polda Sumatera Utara tengah melakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut. 

“Apabila terbukti akan ditindak tegas,” kata Dedi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 17 Januari 2022. 

Dedi menyebutkan, saat ini Tim Polda Sumut masih bekerja menelusuri kebenaran informasi yang terungkap dari persidangan tindak pidana narkoba. 

Selama menunggu hasil pemeriksaan tersebut, Dedi mengatakan dalam perkara tersebut Polri menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

“Nanti hasilnya akan disampaikan oleh Polda Sumut. Tetap asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi,” kata Dedi. 

Sementara itu Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Polisi Krisno Siregar menyerahkan sepenuhnya pemeriksaan Kapolrestabes Medan yang diduga terima suap dari istri bandar narkoba ke pihak Propam. 

Pernyataan tegas juga disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti yang meminta pejabat kepolisian di Polrestas Medan dipecat bila terbukti menerima suap senilai Rp 300 juta dari istri bandar narkoba. 

Menurut Poengky, pencopotan dari jabatan tersebut guna memudahkan proses pemeriksaan yang kini tengah dilakukan oleh Propam. 

“Kami berharap mereka yang diduga menerima suap dapat dicopot dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan,” kata Poengky. 

Tidak hanya dipecat, kata Poengky, pejabat Polrestabes Medan yang bila terbukti menerima suap tersebut dapat diproses secara pidana. 

Namun, apabila tidak terbukti bersalah, maka nama baiknya harus dipulihkan. Ia menekankan, semua aparat penegak hukum khusus Polri harus bersih dari suap, apalagi jika terkait narkoba yang merupakan kejahatan serius di Indonesia. 

Sebelumnya, informasi Kapolrestabes Medan dan jajarannya menerima suap senilai Rp 300 juta dari istri seorang bandar narkoba diungkapkan dalam kesaksian Bripka Ricardo dalam persidangan kasus narkoba di Pengadilan Negeri Medan, Rabu, 12 Januari 2022. 

Bripka Ricardo mengaku menerima suap senilai Rp 300 juta dari istri bandar narkoba. Lalu uang tersebut diakuinya dibagikan kepada atasnya (Kapolrestabes Medan). []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 25 May 2022 | 22:44 WIB
Saur Tumiur Situmorang mengatakan, tambang sering sekali menimbulkan hal-hal baru terkhusus pada perempuan.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:47 WIB
Pria lanjut usia (lansia), Juned Nasution (60) yang hanyut disela minum tuak di pinggir Sungai Denai, Kota Medan, ditemukan tewas
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:43 WIB
Cuaca buruk diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Kamis, 26 Mei 2022.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:41 WIB
Seorang ayah di Sulbar kehilangan uang puluhan juta akibat ditipu penelpon gelap
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:35 WIB
DPD Gerindra Sulbar sudah mulai panaskan mesin politik Pilgub 2024.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:31 WIB
Dugaan penghinaan Bendera Merah Putih di Majene, praktisi hukum menilai terkesan dibiarkan polisi.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 21:14 WIB
Strategi komunikasi yang dirancang oleh Carl Byoir Indonesia sukses mengantarkan Samsung meraih penghargaan The Best PR Campaign Award.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:39 WIB
Gita Bhebhita memiliki latar kepribadian yang tak jauh berbeda dengan karakter Sarma di film Ngeri Ngeri Sedap.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:11 WIB
Selain hampir 100 persen syuting di wilayah Danau Toba, film Ngeri Ngeri Sedap juga mengoptimalkan lebih dari 100 orang bintang dan kru lokal.
News
Fernandho Pasaribu - 25 May 2022 | 19:10 WIB
Anggota DPR menilai pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada peternak sebagai salah satu upaya dalam rangka menanggulangi serangan wabah PMK.
Loading ...