News

Kapolri Diminta Copot Kapolda Kalsel atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Kapolri Diminta Copot Kapolda Kalsel atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang
Kapolda Kalsel Irjen Andi Rian. (Foto: Twitter)

Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Kalsel Irjen Andi Rian Djayadi.

Desakan itu muncul lantaran Irjen Andi dinilai tidak profesional dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya. 

"Saat menyandang pangkat bintang dua selaku Kapolda Kalsel, dirinya menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) selaku Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri yang umumnya dijabat perwira bintang satu di pundaknya," kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangan tertulis diterima Kureta, Kamis, 24 November 2022.

Dia lalu membeber surat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Direktorat Tindak Pidana Umum nomor: B/1070/XI/2022/Dittipidum tertanggal 8 November 2022 yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Perihalnya tentang Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. 

Adapun tembusan surat tersebut ditujukan kepada Kabareskrim Polri, Jampidum Kejaksaan Agung, Karobinops Bareskrim Polri, H. Abdul Halim (pelapor) dan Benny Simon Tabalujan (tersangka). 

Sementara surat perintah penghentian penyidikannya bernomor: SPPP/0446/XI/2022/Dittipidum tertanggal 8 November 2022. 

Kemudian dikeluarkan surat ketetapan Direktur Tipidum (Dirtipidum) Bareskrim Polri bernomor: S. TAP//0447/XI/2020 tentang penghentian penyidikan. 

Hal ini, berdasarkan hasil penyidikan dan hasil gelar perkara atas perkara laporan polisi nomor: LP/B/5471/X/2018/PMJ/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2018 dengan pelapor H. Abdul Halim yang ditarik dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri. 

Dugaan tindak pidananya adalah pemalsuan surat dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan atau bersama-sama melakukan tindak pidana dan atau ikut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Pihaknya kata Sugeng, menilai tanda tangan Irjen Andi Rian yang merupakan Kapolda Kalsel terhadap SP3 Benny Simon Tabalujan sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri pada 8 November 2022 merupakan ketidakprofesionalan anggota Polri pada tingkat perwira tinggi. 

Karena secara moral dan etika Irjen Andi Rian sejak adanya mutasi melalui surat Telegram Kapolri bernomor: ST/2244/X/KEP/2022 tanggal 14 Oktober 2022 dan dilantik Kapolri pada empat hari kemudian maka secara resmi pangkat Andi Rian menjadi bintang dua dengan jabatan Kapolda Kalsel. Bahkan acara serah terima jabatannya dilakukan pada 20 Oktober 2022. 

Baca juga:

IPW Desak Kapolri Bentuk Timsus Usut Uang Setoran ke Agus Andrianto

"Sehingga sejak saat itu, Irjen Andi Rian memiliki fungsi dan jabatan selaku Kapolda Kalsel. Akibatnya, tanda tangan pada SP3 terhadap Benny Simon Tabalujan dapat dikualifikasi penyalahgunaan wewenang," terangnya. 

Hal ini terangnya, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Polri. 

Seperti yang telah disebutkan dalam  Pasal 5 ayat 1 huruf c yang berbunyi, setiap Pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.

Pada Pasal 5 ayat 2 ditegaskan, setiap Pejabat Polri wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Sementara di ayat 3 disebutkan, menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab  secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup kewenangannya. 

Sedangkan pada ayat 4 dijelaskan, menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur.

"Pasal 5 Perpol tersebut sangat jelas dan tegas sehingga apa yang dilakukan berupa tanda tangan pada jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri saat Irjen Andi Rian menjadi Kapolda Kalsel adalah sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan ada apa di Polri?" tukasnya. 

Peristiwa ini menurutnya, sangat menurunkan kredibilitas institusi Polri. Seakan-akan di korps baju coklat tersebut tidak ada personel yang kredibel dan mumpuni untuk jabatan Dirtipidum Bareskrim Polri. 

"Atau memang ada apa-apanya?" tuturnya.

Oleh sebab itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kata Sugeng, harus mengevaluasi pengangkatan Irjen Andi Rian sebagai Kapolda Kalsel yang sebelumnya telah menjadi polemik di masyarakat dengan dugaan kasus pemerasan perkara penipuan  "Richard Miles"  atas korban pelapor Tony Sutrisno yang telah memberikan dana USD 19.000 dengan harapan perkara bisa P21 akan tetapi yang terjadi sebaliknya di-SP3.

Di samping itu ujarnya, peran Kompolnas yang mengawasi Polri sangat diperlukan melakukan assesment atas track record mantan Dirtipidum Bareskrim Polri tersebut dan kemudian melaporkannya kepada Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam Mahfud MD. 

"Dengan begitu, maka bersih-bersih di tubuh Polri akan terwujud dan menjaga marwah institusi Polri sesuai Tribrata dan Catur Prasetya bisa dilaksanakan pasca kasus Duren Tiga dan narkoba yang melibatkan Pati Polri. Semuanya, bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap Polri," pungkasnya. 

Atas pernyataan IPW ini, Kureta belum mendapatkan konfirmasi resmi kepada Kapolda Kalsel Irjen Andi Rian Djayadi. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 28 November 2022 | 22:41 WIB
Ghana mampu membendung serangan Republik Korea untuk tidak jebol di menit akhir babak kedua.
News
Eno Dimedjo - 28 November 2022 | 21:32 WIB
Platform Melon Indonesia resmi mengumumkan rebranding menjadi Nuon Digital Indonesia.
News
Tigor - 28 November 2022 | 20:49 WIB
Bobby mengatakan, kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Desember 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 20:42 WIB
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR menggelar fit and proper test KSAL Yudo Margono calon Panglima TNI.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 20:32 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan para menteri pembantu Jokowi akan keroyokan menindaklanjuti hasil kesepakatan KTT G30 di Bali.
News
Tigor - 28 November 2022 | 20:24 WIB
Serbia dan Kamerun terlibat duel seru.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 20:03 WIB
usat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau warga mewaspadai dampak aktivitas vulkanik Gunung Semeru erupsi dua kali.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 19:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk membentuk gugus tugas (task force) khusus guna menindaklanjuti KTT G20 di Bali.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 19:17 WIB
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan RKUHP akan hapus pasal karet UU ITE.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 19:09 WIB
Bupati Cianjur Herman Suherman menginformasikan, hingga Senin ini tercatat ada 323 orang meninggal dunia pascagempa bumi 5.3 M di Cianjur, Jabar.
Loading ...