News

Kejagung Periksa 11 Saksi Proyek Satelit Kemenhan era Ryamizard Ryacudu

Kejagung Periksa 11 Saksi Proyek Satelit Kemenhan era Ryamizard Ryacudu
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Febrie Adriansyah (tengah) didampingi Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksda Anwar Saadi memberikan keterangan pers terkait penanganan perkara dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kemhan, Jumat (14/1/2022). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Jakarta - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memeriksa 11 orang saksi terkait dugaan pelanggaran hukum proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Tahun 2015-2021 yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 800 miliar. 

“Kami sudah memeriksa beberapa pihak baik dari pihak swasta ataupun rekanan pelaksana maupun dari beberapa orang di Kementerian Pertahanan, jumlah yang diperiksa ada 11 orang,” kata Jaksa Agung Muda tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, 14 Januari 2022. 

Menurut Febrie, kemungkinan jumlah saksi atau pihak-pihak yang diperiksa akan terus bertambah. Tidak hanya memeriksa saksi-saksi, jaksa penyidik juga menguatkan dari alat bukti surat. 

Ia mengatakan ada beberapa dokumen-dokumen yang diperoleh oleh jaksa penyidik khususnya terkait dengan unsur kerugian negara. 

Dalam penelusuran barang bukti ini, kata Febrie, jaksa bekerja dengan kehati-hatian dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

“Tentunya jaksa tidak ceroboh, ini juga sudah dilakukan diskusi dengan rekan-rekan auditor,” ujar Febrie.

Febrie menyebutkan, penyelidikan terhadap kasus ini sudah berlangsung selama satu minggu. Kasus tersebut sudah menjadi perkara prioritas yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. 

Penyidik JAMPidsus telah melakukan ekspose, dan peserta ekspose menyatakan bahwa alat bukti sudah cukup untuk dilakukan penyidikan. Sehingga Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menandatangani surat perintah penyidikan dengan Nomor Print 08 tanggal 14 Januari 2022. 

“Jadi kita sudah lakukan penyidikan dan ini jadi prioritas penyelesaian bagi kita,” terang Febrie. 

Saat ditanya apakah akan memeriksa mantan menteri yang memimpin kala proyek satelit tersebut terjadi, Febrie menyatakan jaksa penyidik bekerja secara prefesional untuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki korelasi dalam menguatkan pembuktian tanpa melihat dalam kapasitas jabatan maupun posisinya. 

“Saya rasa jaksa penyidik kita profesional. Kita tidak melihat dalam kapasitas jabatan, kita tidak melihat posisinya tapi bagi orang-orang yang perlu dimintai keterangan dalam penyidikan dan itu korelasinya untuk pembuktian maka akan kita lakukan pemeriksaan,” ujar Febrie menerangkan. 

Proyek satelit Kemenhan itu terjadi pada tahun 2015, yang kala itu Kemenhan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu. Proyek itu berkaitan dengan pengelolaan satelit untuk slot orbit 123 derajat Bujur Timur.

Sementara itu Direktur Penyidikan Supardi mengatakan belum memeriksa mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu maupun Wiranto terkait perkara ini. 

Jaksa penyidik masih melihat pihak-pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan. "Belum (diperiksa-red), kita lihat mana pihak-pihak yang berkepentingan, baru nanti penindakan jalan," kata Supardi. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Andi Nasution - 17 January 2022 | 20:04 WIB
Pemko Medan saat ini memiliki 20 ribuan dosis vaksin lanjutan (booster) yang akan diprioritaskan kepada lansia yang sudah dua kali disuntik vaksin.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:50 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko beserta pejabat Polrestabes Medan lainnya terancam mendapat sanksi tegas jika terima suap narkoba.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:38 WIB
Jokowi menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama para pedagang pasar yang mendapatkan bantuan.
News
Rio Anthony - 17 January 2022 | 18:34 WIB
Dua perampok rumah warga berinisial ZN dan IJF di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap polisi.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:25 WIB
Terkait dengan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Cirebon, Imron mengaku masih menunggu keputusan dari pusat.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Wali Kota Bekasi Pepen.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:17 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan 11 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa karena ketidakadilan.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:56 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadapnya ke KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:43 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia ditengah Omicron merajalela
News
Fernandho Pasaribu - 17 January 2022 | 17:41 WIB
BNN RI berhasil mengungkap kasus kejahatan narkotika dengan barang bukti sabu jaringan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau.
Loading ...