News

Kemnaker Harus Tindak Tegas Perusahaan Tak Daftarkan Karyawan di BPJS Ketenagakerjaan

Kemnaker Harus Tindak Tegas Perusahaan Tak Daftarkan Karyawan di BPJS Ketenagakerjaan
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.(Foto:Kureta/RH)

Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengefektifkan pengawas ketenagakerjaan dan menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi aturan mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Saya kira ini harus di bawah ke ranah hukum, kalau tidak ada efek jera saya kira perusahaan juga masih akan enggan

Merujuk Data BPJS Ketenagakerjaan, sampai dengan Mei 2022 dari 63.257 perusahaan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, hanya 40.144 perusahaan atau 63 persen perusahaan yang patuh dalam menjalankan kepesertaan BP Jamsostek.

Artinya, dari jumlah tersebut ada sekitar 23.113 perusahaan yang tidak patuh menjalankan kewajiban dalam mendaftarkan dan membayar iuran BPJAMSOSTEK karyawannya. 

Hal itu disampaikan Rahmad dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewas dan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2022.

"Menjadi pertanyaan apakah kendalanya itu hanya semacam tidak ketegasan ataukah karena sosialisasi, ini yang harus kita cari solusi. Masih ada 27 atau 30 persen yang belum ikut, artinya masih banyak potensi yang bisa kita raih," kata Rahmad seperti dikutip, Kamis, 23 Juni 2022.

Lebih lanjut, dia menilai perlu adanya sosialisasi yang masif sekaligus pemberian sanksi baik administratif maupun pidana terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut. 

Apalagi, lanjutnya, tak sedikit temuan di lapangan, pekerja yang sudah lama bekerja namun belum didaftarkan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

Dia menambahkan, pengawasan kepatuhan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui dua arah, yakni sosialisasi dan regulasi.

"Saya kira ini harus di bawah ke ranah hukum, kalau tidak ada efek jera saya kira perusahaan juga masih akan enggan. Siapa yang pernah ditarik ke pidana? Kalau tidak ada, jangan berharap kita bisa mengoptimalkan para pekerja kita bisa masuk didaftarkan pemberi kerja," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan dari hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan masih ada sekitar 23.113 perusahaan yang melakukan ketidakpatuhan pada aturan-aturan SJSN. 

Modusnya pun beragam, mulai dari perusahaan belum mendaftarkan diri dan pekerjanya padahal masuk ke dalam kategori wajib BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian ada juga perusahaan yang hanya mendaftarkan sebagian pekerjanya saja pada BPJS Ketenagakerjaan, padahal semua pekerja wajib didaftarkan. 

Ada juga perusahaan yang melaporkan upah pekerjanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. 

Padahal, dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga diwajibkan untuk patuh membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan para pekerjanya.

Bila terbukti melakukan ketidakpatuhan maka dapat dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi, bahkan hingga pidana. Sanksi administrasi dimulai dari yang paling rendah berupa teguran tertulis, sanksi denda, hingga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atau TMP2T. 

Sementara sanksi pidananya berupa penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 20:12 WIB
Deklarator Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR), Sahat Martin Philip Sinurat menegaskan bahwa sesungguhnya koalisi Jokowi adalah rakyat Indonesia.
News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 18:45 WIB
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Muhammad Qodari menyinggung usulan elite politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 18:02 WIB
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, M Qodari menegaskan bahwa gerakan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode tak mati.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 13:07 WIB
Kontingen cabang olahraga pencak silat Kabupaten Abdya Provinsi Aceh berhasil meraih satu mendali Perak dan dua perunggu.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:58 WIB
Kades Mataie, Kecamatan Blangpidie Kabupaten Abdya Provinsi Aceh, Junaidi Idrus mengajak seluruh warganya untuk terus menerapkan pola hidup sehat.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:23 WIB
Kebakaran yang terjadi di ruangan Kabag Ops Polresta Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), diduga akibat arus pendek listrik.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:08 WIB
Ruangan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju, Sulawesi Barat, terbakar.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 11:56 WIB
Yaqut Cholil Qoumas mengaku bakal memanggil GP Ansor Pengurus Wilayah (PW) DKI Jakarta.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 11:41 WIB
Nayeon Twice resmi meluncurkan mini album debut solonya yang bertajuk Im Nayeon, pada Jumat, 24 Juni 2022.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 10:45 WIB
DKI Jakarta menyediakan 100 unit bus gratis untuk mengantarkan masyarakat menuju lokasi perayaan malam puncak Jakarta Hajatan ke-495.
Loading ...