News

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Satuan Baru Polri Setara Densus 88

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Satuan Baru Polri Setara Densus 88
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.(Foto:Kureta/Istimewa)

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk satuan baru bernama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas).

Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang akan kita jadikan Kortas, sehingga di dalamnya berdiri divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerja sama, sampai dengan penindakan

Satuan baru ini akan mengganti Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan, Kortas akan dibentuk lebih besar dari Dittipidkor Bareskrim Polri.

Nantinya satuan baru yang berfokus pada penanganan tindak pidana korupsi itu akan dijabat oleh deputi yang kompeten di bidangnya dengan pangkat pimpinan jenderal bintang dua atau Inspektur Jenderal (Irjen).

"Pak Kapolri menyinggung Dittipidkor akan dibesarkan menjadi organisasi yang lebih tinggi lagi. Itu (ada) deputi penindakan, deputi pencegahan, deputi kerja sama. Jadi nanti ditingkatkan (pangkat pimpinannya) bukan bintang satu, nanti bintang dua, deputi bintang dua. Direkturnya naik jadi deputi," kata Dedi di Jakarta, Kamis, 9 Desember 2021.

Dia memastikan, satuan baru Polri tersebut akan menjadi sekelas Densus 88 Antiteror yang bertanggung jawab langsung terhadap Kapolri.

Disinggung apakah 44 eks pegawai (Komisi Pemberantasan Korupsi) KPK yang telah dilantik menjadi ASN Polri bisa masuk ke dalam satuan tersebut, dia belum dapat memastikan.

"Jadi nanti sama dengan Densus 88 di bawah Kapolri. Tapi penempatan sesuai kompetensi, kan ada latar belakang yang beda, ada SDM, ada di satker lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo berencana membentuk satuan baru bernama Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas).

Rencana itu diungkapkan Kapolri usai melantik 44 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara di Kepolisian atau ASN Polri yang bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia, Kamis, 9 Desember 2021.

"Saat ini kita sedang lakukan perubahan terhadap Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang akan kita jadikan Kortas, sehingga di dalamnya berdiri divisi lengkap mulai dari pencegahan, kerja sama, sampai dengan penindakan," kata Kapolri Listyo Sigit.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 19:24 WIB
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menegaskan, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2023 kepada 10 BUMN.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 19:18 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan merespons adanya sebanyak 46 warga negara Indonesia dideportasi atau dipulangkan dari Arab Saudi.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 19:12 WIB
Nayeon Twice sukses mengukir namanya sebagai solois K-Pop pertama dalam sejarah yang berhasil menduduki 10 besar Billboard 200.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 18:45 WIB
Film Minions: The Rise of Gru meraup penjualan tiket hingga senilai Rp 1,6 triliun di pasar Amerika Serikat.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 18:44 WIB
Proyek infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) dalam penataan dan pembangunan yang cukup masif.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 18:24 WIB
Kuota kunjungan Tugu Monas hanya 200 orang per jam atau sekitar 1.400 orang per hari untuk menghindari terjadinya kerumunan.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 18:09 WIB
Penyanyi Danilla Riyadi membuka kemungkinan untuk memboyong konsep keriaan Malam Seblay di gelaran Pestapora Festival 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 18:02 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin akan berangkat ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji pada Selasa, 5 Juli 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 17:50 WIB
Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meyakini Dewan Pengawas transpararan sampaikan kasus Lili Pintauli.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 17:38 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi.
Loading ...