News

Korupsi Bansos, KPK Ungkap Sebab Tidak Tuntut Pidana Mati Juliari Batubara

Korupsi Bansos, KPK Ungkap Sebab Tidak Tuntut Pidana Mati Juliari Batubara
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Kureta/Istimewa)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut tuntutan 11 tahun penjara terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sudah berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan, bukan karena desakan pihak manapun. Hal ini sekaligus menjawab desakan publik yang heran mengapa politikus PDIP itu tidak dituntut hukuman mati pada kasus korupsi bantuan sosial (bansos).

"Dalam menuntut terdakwa, tentu berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan perkara dimaksud bukan karena pengaruh adanya opini, keinginan maupun desakan pihak manapun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021.

Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Ali mengatakan pertimbangan alasan memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa Juliari Batubara juga menjadi dasar dalam menuntut baik pidana penjara, uang pengganti maupun denda, dan pencabutan hak politik. 

Baca juga: Juliari Batubara Hanya Dituntut 11 Tahun Penjara dan Sesumbar Firli Bahuri

Juliari BatubaraMantan Menteri Sosial Juliari Batubara. (foto: ist).

"Perlu kami tegaskan kembali, dalam perkara ini terdakwa dituntut terkait pasal suap, bukan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Penerapan pasal tentu karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan," ucap Ali. 

Adapun bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, yakni dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 

Sebagai pemberatan tuntutan, kata dia, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK juga menuntut uang pengganti yang dapat diganti hukuman penjara jika tidak dibayarkan. 

"Perlu juga kami sampaikan, sekalipun dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi, uang pengganti dibebankan kepada terdakwa dalam perkara yang berhubungan dengan penerapan Pasal 2 atau 3 UU Tipikor, yaitu yang berhubungan dengan kerugian negara," katanya.

Baca juga: Korupsi Bansos Covid-19, Juliari Batubara Disebut Sudah Terima Rp11,2 M

Namun, ia mengatakan JPU tentu juga memiliki dasar hukum kuat dalam menuntut uang pengganti terhadap terdakwa Juliari tersebut dan berharap Majelis Hakim akan mengabulkan seluruh tuntutan tim JPU. 

Sebelumnya, Juliari dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya. 

Juliari dinilai JPU KPK terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. 

Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama, yaitu Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Eno Dimedjo - 12 August 2022 | 23:27 WIB
Film Sri Asih, superhero kedua dari Jagat Sinema Bumilangit diagendakan tayang perdana di layar bioskop pada 6 Oktober 2022.
News
Eno Dimedjo - 12 August 2022 | 22:53 WIB
Bintang K-Pop Kwon Bo-ah alias BoA dikabarkan positif terinfeksi Covid-19
News
Eno Dimedjo - 12 August 2022 | 21:44 WIB
Indra Lesmana terpaksa mengundur jadwal konser tunggal pertamanya akibat positif terinfeksi Covid-19.
News
Fernandho Pasaribu - 12 August 2022 | 21:23 WIB
Tito Karnavian menyebutkan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Selatan berdampak positif.
Alur
Fernandho Pasaribu - 12 August 2022 | 21:16 WIB
Teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dapat mencegah penipuan dalam sistem perbankan.
News
Fernandho Pasaribu - 12 August 2022 | 21:12 WIB
Ahmad Muzani mengklaim bahwa semua kader menginginkan Ketua Umum Prabowo Subianto untuk maju sebagai Calon Presiden (Capres) di Pilpres 2024.
News
Fernandho Pasaribu - 12 August 2022 | 20:54 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah di Papua Barat akan dapat memajukan wilayah tersebut.
News
Fernandho Pasaribu - 12 August 2022 | 20:47 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas memusnahkan pakaian bekas impor sebanyak 750 bal senilai Rp 8 miliar.
News
Eno Dimedjo - 12 August 2022 | 20:46 WIB
Dua penampil festival musik Synchronize Fest 2022, Dirty Ass dan Munhajat, sukses melakukan pemanasan di gelaran From Bintan With Love.
News
Eno Dimedjo - 12 August 2022 | 20:11 WIB
Blackpink bakal mengemas rilisan fisik untuk album terbaru bertajuk Born Pink dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan.
Loading ...