News

KPK Sebut Perkara Wali Kota Bekasi Pepen Berkemungkinan Dijerat Pasal TPPU

KPK Sebut Perkara Wali Kota Bekasi Pepen Berkemungkinan Dijerat Pasal TPPU
Plt Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri. (foto: Humas KPK).

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dan kawan-kawan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. 

"Sejauh ditemukan bukti-bukti permulaan yang cukup untuk penerapan seluruh unsur pasal-pasal dimaksud, kami pasti juga akan terapkan pasal TPPU," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 17 Januari 2022. 

Sejauh ini, kata Ali, KPK masih berfokus pada penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

Namun, apabila selama penyidikan ditemukan dugaan keterkaitan dengan proyek lain ataupun dugaan tindak pidana korupsi lain, seperti TPPU, Ali menegaskan KPK akan mendalaminya secara lebih lanjut. 

"Sebagaimana dalam perkara suap yang melibatkan tersangka Puput Tantriana Sari (PTS) selaku Bupati Probolinggo nonaktif dan Bupati Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, nonaktif Abdul Wahid (AW), saat ini KPK telah menerapkan pasal dugaan gratifikasi dan TPPU karena pada proses penyidikan perkara suapnya, KPK kemudian menemukan adanya kecukupan bukti permulaan," ujar Ali.

Seperti yang diketahui, KPK telah menetapkan Rahmat Effendi (RE) beserta delapan tersangka lainnya pada Kamis, 6 Januari 2022, dalam dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, serta lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. 

Delapan tersangka lainnya itu adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP M Bunyamin (MB), Lurah Jati Sari Mulyadi (MY), Camat Jatisampurna Wahyudin (WY), dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bekasi Jumhana Lutfi (JL). 

Lalu, ada pula Direktur PT ME Ali Amril (AA), pihak swasta Lai Bui Min (LBM), Direktur PT KBR Suryadi (SY), serta Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin (MS). []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 25 May 2022 | 22:44 WIB
Saur Tumiur Situmorang mengatakan, tambang sering sekali menimbulkan hal-hal baru terkhusus pada perempuan.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:47 WIB
Pria lanjut usia (lansia), Juned Nasution (60) yang hanyut disela minum tuak di pinggir Sungai Denai, Kota Medan, ditemukan tewas
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:43 WIB
Cuaca buruk diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Kamis, 26 Mei 2022.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:41 WIB
Seorang ayah di Sulbar kehilangan uang puluhan juta akibat ditipu penelpon gelap
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:35 WIB
DPD Gerindra Sulbar sudah mulai panaskan mesin politik Pilgub 2024.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:31 WIB
Dugaan penghinaan Bendera Merah Putih di Majene, praktisi hukum menilai terkesan dibiarkan polisi.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 21:14 WIB
Strategi komunikasi yang dirancang oleh Carl Byoir Indonesia sukses mengantarkan Samsung meraih penghargaan The Best PR Campaign Award.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:39 WIB
Gita Bhebhita memiliki latar kepribadian yang tak jauh berbeda dengan karakter Sarma di film Ngeri Ngeri Sedap.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:11 WIB
Selain hampir 100 persen syuting di wilayah Danau Toba, film Ngeri Ngeri Sedap juga mengoptimalkan lebih dari 100 orang bintang dan kru lokal.
News
Fernandho Pasaribu - 25 May 2022 | 19:10 WIB
Anggota DPR menilai pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada peternak sebagai salah satu upaya dalam rangka menanggulangi serangan wabah PMK.
Loading ...