News

KPU: Indonesia Jadi Salah Satu Negara Terbesar Politik Uang Sedunia

KPU: Indonesia Jadi Salah Satu Negara Terbesar Politik Uang Sedunia
Ketua KPU Ilham Saputra. (foto: istimewa).

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan semua pihak soal bahayanya dampak dari praktik politik uang terhadap demokrasi di Indonesia. 

Ketua KPU RI Ilham Saputra dalam diskusi pendidikan pemilih dalam pencegahan politik uang pada pemilu dan pemilihan di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2021, mengatakan dampak dari politik uang sangat mencederai demokrasi. 

"Menurut sebuah riset, jumlah pemilih yang terlibat politik uang dalam Pemilu 2019 di kisaran 19,4 persen hingga 33,1 persen ini cukup lumayan besar, sangat tinggi kalau dikaitkan dengan standar internasional," kata Ilham Saputra, dikutip Kureta, Rabu, 6 Oktober 2021. 

Baca jugaKPU Usulkan Rp8 Triliun untuk Kebutuhan Pemilu Tahun Anggaran 2022

Hal itu bahkan menurut Ilham menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara terbesar untuk peringkat politik uang sedunia. 

Guna mencegah politik uang terjadi pada penyelenggaraan pemilu mendatang, KPU berupaya memberikan pendidikan pemilih lewat program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. 

"KPU juga berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana rusaknya atau negatifnya politik uang dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan," kata Ilham Saputra. 

Baca jugaUsulkan Pemilu Digelar 21 Februari 2024, KPU Beri Alasan

Menurut dia, transaksi politik uang dalam pemilu dan pemilihan akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih berperilaku koruptif dan merusak bangsa dan negara. 

"Politik uang ini dapat merusak dan mencederai demokrasi itu sendiri, dapat merusak pemimpin-pemimpin yang kita pilih nanti," katanya. 

Seperti yang dikhawatirkan atau sudah banyak contoh mereka yang terpilih pada pemilu dengan praktik politik uang, kata Ilham Saputra, akan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor). 

"Untuk mengembalikan modal dalam politik uang ketika ada transaksi tersebut," katanya lagi. 

Oleh sebab itu, Ilham mengharapkan semua pihak dapat berperan serta meminimalisasi, bahkan meniadakan tindakan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 23:04 WIB
Komisaris Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PT. Mon Jambee, H. Subarni, menjamin tidak akan ada permainan harga beli sawit.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:29 WIB
Musisi Fariz RM menyapa penggemarnya di tengah pandemi Covid-19 lewat konser musik bertajuk Sound From Dehills an Intimate Concert of Fariz RM.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:14 WIB
Akmal Ibrahim terlihat semringah sepanjang kegiatan peresmian PKS di Abdya.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:46 WIB
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyambut baik instruksi Presiden Jokowi menindak tegas perusahaan pinjol.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:12 WIB
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta OJK menghapus pemberian akses IMEI kepada perusahaan pinjaman online.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:55 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga non PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), akan disanksi apabila tak mau divaksin.
News
Fahzian Aldevan - 16 October 2021 | 17:48 WIB
Mantan ajudan Terdakwa Nurdin Abdullah mengaku uang 200.000 dolar Singapura dari kontraktor diterima langsung Nurdin
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:43 WIB
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata memiliki total kekayaan Rp38,4 miliar.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 14:41 WIB
Sebanyak sebelas siswa MTs Harapan Baru ditemukan dalam keadaan tewas usai hanyut di Sungai Cileueur Leuwi.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 14:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin bersama lima orang lainnya
Loading ...