Alur

Mau Ambil Untung Besar dari Warga, TKSK Setia Abdya Diduga Bagikan Beras Busuk

Mau Ambil Untung Besar dari Warga, TKSK Setia Abdya Diduga Bagikan Beras Busuk
Ilustrasi beras.(Foto:Kureta/istimewa)

Aceh Barat Daya - Sejumlah warga di Kecamatan Setia, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Provinsi Aceh mengeluh lantaran kualitas beras bantuan dari program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang didampingi oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) setempat kusam, bau, busuk, dan hambar.

Jadi supaya jelas duduk persoalannya nanti dari pihak dinas sosial akan memanggil petugas korda lapangannya

Parahnya lagi, beras yang dihargai Rp 140 ribu per-sak itu dipotong langsung sebesar Rp 800 ribu dari rekening penerima oleh pihak penyelenggara sembako. Namun, sangat disayangkan karena beras itu tidak layak untuk dikonsumsi.

AbdyaSelamat atas terpilihnya Sekda Abdya Salman Alfarisi. (foto: Kureta).

Sebagian warga bahkan tidak mengkonsumsi beras ini dan memilih menyimpannya sampai pihak terkait menukar dengan beras yang bagus. Bahkan, sebagian warga memberikan beras tersebut untuk pakan ternak.

Warga menyayangkan program baik dari Kementerian Sosial dalam program BPNT didampingi TKSK itu harus tercemar dengan dugaan akibat ulah pihak terkait di dalam TKSK, di mana tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan besar. padahal, jika dibeli di toko-toko, harga beras dengan kualitas baik saja lebih murah yakni Rp 130 ribu.

"Tapi malah beras bantuan yang tidak bagus malah lebih mahal," kata warga setempat yang meminta namanya tidak dicantum, Selasa, 4 Januari 2022.

Ia berharap, pihak penyelenggara beras itu dapat mengganti beras tersebut dengan yang layak dikonsumsi.

"Itu seperti beras busuk, layaknya untuk konsumsi hewan, kami manusia bukan hewan," ucapnya.

Menjawab keluhan ini, Kepala Dinas Sosial Abdya Yusan Sulaidi menyebut, pihak dinas tidak ada program penyaluran sembako beras dan lainnya.

"Jadi supaya jelas duduk persoalannya nanti dari pihak dinas sosial akan memanggil petugas korda lapangannya," kata Yusan Salaidi.

"Kita akan pertanyakan terkait dengan beras yang disalurkan kepada KPM tersebut," tutur Yusan.

Untuk diketahui, setiap bulannya dana bantuan tersebut dikirim langsung dari Kementerian pusat dan diambil oleh KPM ke bank melalui ATM masing-masing.

Namun, dana tersebut oleh penyelenggara digantinya dengan pembagian sembako, dan yang mengadakan beras itu adalah penyelenggara.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 19:24 WIB
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menegaskan, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2023 kepada 10 BUMN.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 19:18 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan merespons adanya sebanyak 46 warga negara Indonesia dideportasi atau dipulangkan dari Arab Saudi.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 19:12 WIB
Nayeon Twice sukses mengukir namanya sebagai solois K-Pop pertama dalam sejarah yang berhasil menduduki 10 besar Billboard 200.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 18:45 WIB
Film Minions: The Rise of Gru meraup penjualan tiket hingga senilai Rp 1,6 triliun di pasar Amerika Serikat.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 18:44 WIB
Proyek infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) dalam penataan dan pembangunan yang cukup masif.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 18:24 WIB
Kuota kunjungan Tugu Monas hanya 200 orang per jam atau sekitar 1.400 orang per hari untuk menghindari terjadinya kerumunan.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 18:09 WIB
Penyanyi Danilla Riyadi membuka kemungkinan untuk memboyong konsep keriaan Malam Seblay di gelaran Pestapora Festival 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 18:02 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin akan berangkat ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji pada Selasa, 5 Juli 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 17:50 WIB
Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meyakini Dewan Pengawas transpararan sampaikan kasus Lili Pintauli.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 17:38 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi.
Loading ...