Opini

Mempertaruhkan Pemasyarakatan, Konseptual dan Praktiknya

Mempertaruhkan Pemasyarakatan, Konseptual dan Praktiknya
Senior Investigator HAM, Komnas HAM RI, Wahyu Pratama Tamba. (Foto: Ist)

Oleh: Wahyu Pratama Tamba*

Dugaan penganiayaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Tanjung Gusta Medan, mencuat ke publik lewat rekaman video. Tampak dalam video punggung seorang pria berwarna merah menyerupai luka lebam dan memar. Tidak diketahui secara jelas waktu kejadian dan kebenaran narasi dalam konten tersebut. 

Selain itu, dalam video disebut juga para warga binaan diminta sejumlah uang, kisaran Rp 30.000.000 hingga Rp 40.000.000 oleh sipir. Jika tidak diberikan akan dipukul. 

Atas peristiwa itu, sudah menjadi tugas dan kewenangan jajaran Kemenkumham RI untuk mendalami kebenaran dan tindak lanjutnya, tentu kita nantikan bersama bagaimana kelanjutannya. 

Terlepas soal dua hal itu, permasalahan di lingkungan lapas terus saja terjadi. Senin dini hari, 8 September 2021, kebakaran terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Saat ini banyak pihak menanti pertanggungjawaban hukum atas peristiwa itu. Masih melekat di memori publik, kini dipertontonkan dengan aksi penganiayaan dan pemerasan warga binaan di lingkungan lapas. 

Marwah Pemasyarakatan 

Permasalahan di lapas yang terus terjadi menjadi jamak sebagai pengetahuan umum masyarakat, bahwa kekerasan dan pemerasan adalah hal biasa di sana. Kembali pada penamaan lapas, Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. 

Pasal ini menegaskan setiap orang yang diputus bersalah oleh majelis hakim dan divonis hukuman kurungan penjara akan menjalani tahap akhirnya, yakni menjalani vonis kurungan penjara di suatu kelembagaan negara, yakni lembaga pemasyarakatan. 

Di dalamnya berlaku sistem dan cara pembinaan terhadap narapidana, kemudian disebutlah mereka sebagai warga binaan pemasyarakatan. 

Sadar atau tidak penamaan lapas berdampak terhadap penghapusan kesan buruk penjara dahulu, begitu melekat dengan kekerasan, penyiksaan narapidana, bahkan termasuk kematian. 

Dampak baik ini berjalan beriringan dengan fungsi lapas, warga binaan pemasyarakatan dibina dan dipersiapkan untuk lebih baik sebelum kembali ke tengah kehidupan masyarakat. 

Penting untuk dipahami, apabila setiap eks warga binaan kemudian melakukan tindak pidana berulang (residivis) bukan berarti kegagalan dan tanggung jawab lapas sepenuhnya. 

Inovasi dan terobosan lapas harus diakui telah banyak dilakukan, misalnya dalam rangka pemberdayaan dan pengelolaan potensi, warga binaan terlibat dalam budidaya ikan, ternak dan tanaman produktif di lingkungan lapas. Benefit keuntungan dari kegiatan budidaya itu tentu dapat juga dinikmati warga binaan. 

Selanjutnya di masa pandemi Covid-19, membangun sarana akses komunikasi virtual antara warga binaan dengan keluarganya, membangun ruang isolasi sebagai upaya menjaga penghuni lapas, baik petugas sipir dan warga binaan agar tetap terhindar dari Covid-19. 

Keberadaan tamping juga merupakan bentuk membangun trust di antara sipir dengan warga binaan, setelah melalui penilaian tertentu dari pihak lapas. 

Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan

Esensi pembeda warga binaan dengan masyarakat umum, warga binaan tidak memiliki kemerdekaan, sedangkan masyarakat memiliki kebebasan untuk bertindak dan melakukan sesuatu. 

Warga binaan di dalam lapas tidak memiliki akses komunikasi yang bebas dengan siapapun. Keberadaan handphone di dalam sel/kamar lapas merupakan pelanggaran aturan. 

Fasilitas dan kebutuhan lain masyarakat pada umumnya juga tidak dimiliki masyarakat binaan lapas, seperti hiburan, makanan dan minuman favorit. Mereka juga tidak bisa melakukan perjalanan, sebatas di area lapas saja. 

Dengan segala pembatasan dan keterbatasan ini, warga binaan bukan berarti tidak memiliki hak asasi. Setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak asasi sebagaimana diatur dan dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Terhadap tindakan-tindakan penghalangan dan pembatasan, baik disengaja maupun tidak, termasuk kelalaian merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. 

Pasal 1 Ayat (6) menyatakan, “pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. 

Penyebutan 'setiap orang' menekankan hak yang dimiliki tiap-tiap orang, termasuk warga binaan, sama dengan masyarakat lain pada umumnya. Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur hak narapidana, antara lain hak mendapat perawatan, hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan siaran media massa, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan pembebasan bersyarat, dan hak-hak lainnya.

Merujuk pada UU Pemasyarakatan dan hak-hak narapidana yang telah disebut, tidak ada penegasan tentang hak narapidana untuk bebas dari tindakan kekerasan dan penyiksaan, walaupun di Pasal 5 Huruf (f) disebut asas dalam sistem pembinaan masyarakat salah satunya tentang penghormatan harkat dan martabat manusia. 

Terlepas ada atau tidaknya aturan tertulis soal larangan sipir melakukan tindakan kekerasan di lingkungan lapas, setidaknya UU Pemasyarakatan telah mengatur asas penghormatan harkat dan martabat manusia dalam sistem pembinaan masyarakat.

Dugaan tindakan kekerasan dan pemerasan di lingkungan lapas yang dilakukan oknum sipir, selain sebagai bentuk tindakan kejahatan pidana, juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. 

Warga binaan lapas sebagai narapidana atas suatu kejahatan tindak pidana tetap memiliki hak manusia, memiliki hak perlindungan atas suatu ancaman yang menimbulkan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dijamin dalam Pasal 30 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. 

Selanjutnya merujuk pada Pasal 33 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tindakan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya juga tidak boleh dilakukan terhadap narapidana, juga di dalam Pasal 34 setiap orang tidak boleh disiksa dan ditahan secara sewenang-wenang. 

Penegakan Sanksi: Tak Sebatas Sanksi Disiplin dan Administratif

Kita, siapapun tidak ingin kesan lapas kembali ke masa lalu, melekat pada brutalitas, penyiksaan dan tidak manusiawi. Makna filosofi pemasyarakatan yang dikonsep secara baik sejak awal mestinya dijaga segenap sipir penjara, mengingat kedekatan interaksinya dengan warga binaan, termasuk tugas dan tanggung jawab yang diemban. 

Tindakan kekerasan, pemerasan dan tindakan lain tak manusiawi yang dilakukan sipir lapas terhadap warga binaan, termasuk saat ini diduga terjadi di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan harus disikapi dengan penegakan sanksi terhadap pelaku, selain evaluasi internal yang kerap dilakukan instansi atasnya. 

Sanksi pidana adalah jalan satu-satunya upaya agar tindakan-tindakan itu tidak berulang. Bercermin pada proses hukum yang berlangsung pada peristiwa kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga sipir selaku tersangka. 

Langkah ini sangat baik dan patut diapresiasi, mengingat pentingnya pertanggungjawaban di hadapan hukum atas suatu tindakan pelanggaran atau kelalaian. Untuk konteks tindakan kekerasan dan pemerasan, juga layak diproses hukum oleh kepolisian. 

Diharapkan dengan adanya pertanggungjawaban hukum menimbulkan efek jera pelaku dan jadi pembelajaran bagi petugas Sipir lainnya. Penerapan sanksi disiplin dan administratif saja untuk sipir sebagai aparatur sipil negara dirasa bukan sebagai opsi solusi, apalagi tanpa adanya sanksi pidana. 

Dengan adanya proses hukum pidana dan vonis pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara minimal dua tahun dapat diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 

Hal penerapan ini kiranya berdampak terhadap petugas lapas untuk berpikir ulang melakukan pelanggaran dalam tugas jabatannya, termasuk melakukan tindakan permintaan uang dan kekerasan kepada warga binaan.  

Idealnya, petugas sipir ini menjadi aktor penegakan hak asasi manusia bagi narapidana yang akan kembali ke tengah masyarakat. []

*Penulis adalah Senior Investigator HAM, Komnas HAM RI

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...