Opini

Menagih Janji Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit Berantas Mafia Tanah

Menagih Janji Presiden Jokowi dan Kapolri Listyo Sigit Berantas Mafia Tanah
Presiden Joko Widodo (kiri), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan). (Foto:Kureta/Istimewa)

Oleh* Dr Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, SH MHum (Mantan Kabid Hak Tanah dan Pendaftaran Hak Tanah Badan Pertanahan Nasional Sumut)

Mudah-mudahan menjadi kado hadiah ulang tahun Kemerdekaan Negara Indonesia tercinta ini

Teori konspirasi mafia tanah terulang lagi di Desa Durin Tonggal, Deliserdang Sumatera Utara. Sejak lama, konflik yang dialami Kelompok Tani Arih Ersada Aron Bolon (AEAB) ini tak kunjung membuahkan hasil.

Karakter atau ciri umum cara kerja yang dilakukan oleh mafia tanah untuk memperoleh lahan yang diinginkan untuk dikuasai adalah dengan cara gasak, menggusur (dengan intimidasi) dan anehnya kenapa aparat pemerintah, polisi, dan militer yang mengetahui sekaligus melihat adanya persoalan ini di sana diam saja?

Mereka hadir di lokasi terjadinya konflik dengan mengatasnamakan membantu dan mengamankan. Siapa yang dibantu diamankan? Mari kita buka kembali tragedi penggusuran tahun 2007/2008 dan terakhir pada Februari 2021 kemarin.

Yang jadi pertanyaan, kenapa mereka mau membantu mengamankan?Alasannya jelas, mafia tanah memegang bukti kepemilikan atas lahan tersebut berupa sertifikat tanah; sebaliknya mereka para petani yang menduduki menggarap lahan tersebut dianggap penyerobotan lahan atau penguasaan lahan tanpa hak; persis seperti masa kolonial jika bukan Orba.

Bagaimana mereka bisa mendapatkan bukti kepemilikan tanah (meski belum tentu di lahan itu adalah letak yang tercatat dalam sertifikat tanah tersebut), jelas konspirasi dan dibantu oleh pejabat yang punya kewenangan mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat tanah tersebut.

Siapa itu? Yang pasti satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan menerbitkan sertifikat tanah adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dalam hal ini BPN Deliserdang. Dan ingat hal itu sudah diakui oleh BPN setempat.

Kesalahan terbesar BPN Deliserdang menerbitkan sertifikat tanah di lahan tersebut (jika memang di lahan tersebut) adalah ketika pembuatan pengukuran fisik dan pengumpulan data yuridis (dalam rangka pemenuhan asas kontradiktur delimitasi) tidak adanya para penggarap atau menduduki lahan tersebut, tidak ada, tidak tahu, atau tidak ada kesepakatan (bahkan aparat pendamping panitia tanah diyakini tidak hadir kata lain tidak ada).

Bukti hukum kerja mafia tanah di Durin Tonggal

Pertama, tragedi 2007/2008 karakter atau ciri kerja mafia tanah tersebut dengan cara gasak dan gusur sampai terjadi korban; sekaligus dilakukan pembuatan sertifikat tahun 2008/2009 seluas 102 Ha, masyarakat penggarap kelompok tani diusir dan lahan itu di buldoser. 

Dengan demikian mafia tanah dapat menguasai sekitar 72 Ha lahan itu. Nah siapa yang membantu masyarakat penggarap saat itu? Hasilnya penggasakan dan penggusuran terbitlah dua perumahan elite konon "River valley dan Indo Palapa".

Kedua, bulan Februari tahun 2021, merupakan pengulangan dari cara kerja pertama, yakni sisa lahan yang digarap masyarakat tani seluas 30 Ha, oleh PT. Linmas atas nama pengembang Durin Tonggal USU Residence dengan dibantu aparat desa, kelompok ormas, oknum aparat penegak hukum menggasak dan menggusur lahan, menculik, dan menghancurkan tanaman masyarakat kelompok tani tersebut.

Konon karena mereka memegang sertifikat (ketika itu hanya 3 buah) jadi sah sebagai pemilik tanah sehingga dibantu. Sebaliknya masyarakat petani tersebut disebut sebagai penyerobot lahan, apalagi itu perumahan USU.

Kenapa para aparat polisi dan militer diam membisu tanpa reaksi atau atas nama menjaga ketertiban dan keamanan jika terjadi penggusuran tersebut dihalangi oleh penggarap/penyerobot lahan pemilik sertifikat ( cukup menunjukkan 1 sertifikat untuk lahan 30 ha).

Kenapa tidak ada yang menanyakan kebenaran keabsahan dan atau letak tepat dan luasnya berapa serta apa memang sertifikat itu ada di atas lahan tersebut. Kenapa bukti yuridis (belum tentu benar) tidak disandingkan dengan fakta bukti fisik (kenapa sampai diduduki/digarap masyarakat) dan kenapa tidak pernah ada perlindungan sedikit-pun itu masyarakat dari negara.

Kok petani yang tidak punya bukti yuridis hanya bukti fisik dan kesaksian selalu diabaikan dan dibiarkan digusur, diculik, diabaikan hak-hak dasar keperdataan sebagai warga negara yang beretika baik menggarap dan memelihara lahan negara lebih dari 20 tahun yang lalu tanpa bukti yuridis? Aneh negara ini!

Ketiga, jika memang mereka mempunyai tanda bukti yuridis berupa sertifikat yang diterbitkan BPN sejak 2007/2008, belum lagi ada yang sudah balik nama (berarti ada PPAT/Notaris) tahun 2009, kenapa lahan tersebut tidak dikuasai fisik, pun mereka tidak tahu di mana letaknya.

Dilain sisi, pihak masyarakat secara fisik menggarap sejak tahun 1998/1999 tidak pernah tahu ada pembuatan pengukuran fisik lapang dst, (asas kontradiktur delimitasi).  Kenapa baru ada klaim dan penggusuran tahun 2007/2008 dan Februari 2021 dengan memperlihatkan sertifikat tidak lebih 3 buah dengan mengklaim 30 Ha lahan itu.

Salah satu nama pemilik sertifikat ketika dikonfrontir, apakah benar pemilik sertifikat tersebut memiliki lahan disitu, jawabannya dia adalah tidak pernah punya lahan dan sertifikat apalagi di lokasi tersebut dan karena memang bukan penduduk di situ.

Kesimpulan atas persoalan konflik tanah di Durin Tonggal

Bahwa adalah mustahil tidak ada konspirasi antara mafia tanah dengan aparat pemerintah, instansi BPN, kepolisian dan militer bahkan pemda maupun DPRD setempat, serta lembaga pendidikan USU, terutama Kades Durin Tonggal.

Apakah mereka semua melupakan sejarah tragedi kematian Kapolsek Pancurbatu, dilanjutkan dengan pembuldoseran dan penggusuran yang terjadi diduga di lokasi sekitar lahan seluas 102 ha di Desa Durin Tonggal, yang digarap oleh masyarakat setempat Kelompok Tani AEAB tahun 2007/ 2008. Kemudian dilanjutkan berdirinya dua perumahan Indo Palapa dan River Valley.

Apakah mereka lupa, terutama kepolisian yang mengawal demo-demo kelompok tani tersebut ke Gubernur Sumut, serta di kantor BPN setempat maupun Kanwil BPN Sumut berminggu- minggu diduduki dan dilempari kotoran babi.

Apakah mereka lupa ingatan adanya mediasi-mediasi dilakukan baik oleh DPRD Sumut, maupun di Kanwil BPN Sumut? Mana tindaklanjutnya!

Apakah mereka lupa terutama kepolisian dan pengadilan yang berkali-kali memanggil dan memenjarakan anggota-anggota kelompok tani tersebut, hanya disebabkan pengaduan dari pemilik sertifikat tapi tidak tahu di mana letak tepat di antara 30 ha lahan itu.

Lucunya dalam sidang pun pengadilan tidak pernah menanyakan keabsahan dan ataupun sidang lapang untuk melihat dan mengetahui letak tepat lokasi yang dimiliki dan yang digarap secara fisik oleh terpidana. Pengadilan maupun penggugat justru menanyakan yang mana letak tepat, yang digarap oleh terdakwa.

Alangkah bodohnya, yang mengaku para pemilik sertifikat yang mengklaim mempunyai tanah di lahan tersebut, notabene adalah para sarjana pendidik, dosen, ada bergelar profesor maupun doktor, dan para pengacara hukum dari lembaga pendidikan terhormat (pemilik pengembang USU Residence) tidak merasa sense of social criticism atau pendek pikirnya tentang pengetahuan baik kasus yang terjadi di sekitarnya maupun kecurigaan bahwa sertifikat yang dipegang adalah bodong atau palsu.

Kenapa tidak pernah menduduki dan menguasai serta mengetahui letak tepat lahan tersebut sesuai luasan sertifikat sejak terbitnya sertifikat dan balik namanya antara tahun 2008/2009. Dan gilanya, meminta bekerja sama dengan PT Linmas, oknum ormas, aparat desa, kepolisian dan militer menggusur dan meratakan lahan tersebut tanpa perikemanusiaan.

Alangkah naifnya yang mengaku pemilik lahan masyarakat perumahan USU Durin Tonggal dengan kuasa hukumnya (Sampurna Ginting) mengadukan Kelompok Tani AEAB yang menggarap lahan yang digusurnya ke Polda Sumut, dengan alasan "pemilik lahan merasa keberatan dengan tindakan Kelompok Tani AEAB". 

Waduh kok jadi terbalik-balik seperti ini. Berarti para pemegang sertifikat yang seharusnya punya nalar hukum dan tidak manusiawi karena mereka itu hidup di lingkungan lembaga pendidikan tinggi yang terhormat; yang penting hepeng.

Alangkah cerobohnya PPAT setempat dengan berani membalik nama tanpa melihat keadaan lapang dan hanya percaya kepada BPN setempat tentang keabsahan data yuridis dan data fisik sertifikat yang diterbitkan.

Atas dasar runtutan peristiwa kenyataan dan fakta yang ada, penyelesaiannya menjadi rumit karena konspirasi sudah seperti benang kusut.

Dan ketika Kantor Staf Presiden RI, bergerak untuk menjembatani dan menanyakan kasus tersebut kepada Kementerian ATR/BPN cq BPN setempat, jawabannya pasti normatif "sudah bersertifikat". Berhenti sampai disini! 

Kenapa jika bersertifikat tidak dikuasai oleh pemiliknya, logika hukumnya jawabannya pasti adanya penyerobotan tanah oleh rakyat penggarap (jelek terus yang namanya petani). Tidak pernah ditanyakan kapan terbitnya sertifikat dan kapan penggarapan itu eksis.

Demikian juga kepolisian, begitu ada pengaduan dengan menunjuk bukti sertifikat tanah, maka responsnya penangkapan bagi penyerobotan lahan pemilik sertifikat, meskipun si-pemilik hanya memegang sertifikat sekadar bukti yuridis entah benar, bodong, palsu, tanpa bukti pisik letak dan luas tanahnya.

Solusi atas persoalan ini

Jika polisi berkehendak serius, segera menindaklanjuti temuan dan fakta lapangan tentang penculikan dan pengrusakan. Siapa yang terlibat di dalamnya dan siapa mafia tanah dan atau dalang semuanya tragedi lahan 102 Ha dan atau 30 Ha. 

Pasti sudah dapat diketahui dan ditindaklanjuti termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan sertifikat palsu dari mulai oknum BPN, PPAT, mafia tanah yang berkolaborasi/konspirasi di dalamnya.

Saran kepada BPN. Cek warkah sertifikat, teliti kebenaran data yuridis dan fisik dan prosedur pembuatan sertifikat dari runtutan waktu pembuatannya dan rekonstruksi, dan segera harus dicabut kalau ada di atas lahan 30 Ha.

Kenapa? Ingat jika itu memang terbit di tahun 2008/2009 dan atas lahan tersebut, dipastikan palsu atau setidaknya tidak memenuhi kaidah hukum, tata cara dan prosedur pensertifikatan tanah (Ingat PP 10 tahun 1961 jo. PP 24 tahun 1997 dan PMNA 3 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah); dan pasti menyalahi asas kontradiktur delilmitasi. Pasti, apakah hanya pejabat BPN yang tahu ini mudah-mudahan kepolisian juga tahu.

Dipastikan secara yuridis, administrasi sertifikat-sertifikat yang terbit cacat hukum administrasi pertanahan dan harus dibatalkan. Tata cara pembatalan jelas diatur dalam PMNA Nomor 9 tahun 1999, dengan melakukan tindakan pembatalan oleh BPN sendiri ( seperti kasus Dino Patty Jalal) atau proses putusan peradilan. 

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa BPN jika berhadapan dengan rakyat dipastikan arahnya meminta proses pembatalan sertifikat melalui jalur peradilan. Apakah ada perbedaan perlakuan penerapan hukum antara pejabat tinggi dengan rakyat; dan sejak kapan rakyat menang di peradilan melawan mafia tanah. Ini masalah gengsi sektoral.

Terakhir, jika terlalu rumit mari kita permudah saja; kalau memang si mafia tanah atau pemilik "perumahan Durin Tonggal USU Residence" menginginkan lahan tersebut, bukan dengan cara gasak dan gusur seolah-olah mereka yakin pemilik karena memegang bukti kepemilikan dan dibantu oleh semua pihak.

Ada cara yang elegan sarana mediasi terbuka, dan secara hukum sah dan itu yang harus dilakukan karena bukan lagi jaman kolonial atau Orba (kok masih ada ya) dengan berbagai pertimbangan kesepakatan kompensasi ganti untung, sesuai dengan perhitungan-perhitungan keekonomian, sosial, dan kemanusiaan, selesai.

Mari kita tunggu dan sekaligus mengingatkan jajaran kepolisian atas perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera menuntaskan kasus pertanahan utamanya mafia tanah yang dicanangkan harus tuntas tahun 2021. Ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo dan nawacita di bidang pertanahan. Mudah-mudahan menjadi kado hadiah ulang tahun Kemerdekaan Negara Indonesia tercinta ini.

Yogyakarta, 15 Agustus 2021.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...