News

Presiden Jokowi: Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Kita Harus Sadar

Presiden Jokowi: Pemberantasan Korupsi Belum Baik, Kita Harus Sadar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (foto: Biro Pers).

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan sampai saat ini upaya pemberantasan korupsi masih belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini. 

Presiden melanjutkan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mempunyai dampak luar biasa. Pada tahun ini, kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum pun jumlahnya luar biasa. 

"Dilihat dari jumlah kasus yang ditangani aparat penegak hukum, jumlahnya juga termasuk luar biasa," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis 9 Desember 2021

Jokowi menambahkan pada periode Januari sampai November 2021, Polri telah melakukan penyidikan 1.032 perkara korupsi. Sementara itu, pada periode yang sama Kejaksaan melakukan penyidikan 1.486 perkara korupsi. 

"Demikian pula dengan KPK yang telah menangani banyak sekali kasus korupsi," ucapnya. 

Dalam kasus Jiwasraya misalnya, para terpidana telah dieksekusi penjara oleh Kejaksaan dan dua di antaranya divonis penjara seumur hidup. Tak hanya itu, aset sitaan mencapai Rp 18 triliun juga dirampas untuk negara. Kemudian, dalam kasus Asabri, tujuh terdakwa dituntut mulai dari penjara 10 tahun sampai dengan hukuman mati. Para terdakwa juga diwajibkan membayarkan uang pengganti kerugian negara mencapai belasan triliun rupiah

Sementara itu, dalam penuntasan kasus BLBI, Satgas BLBI bekerja keras untuk mengejar hak negara yang nilainya mencapai Rp 110 triliun. Satgas juga mengupayakan agar tidak ada obligor dan debitor yang luput dari pengembalian dana BLBI. 

"Namun, aparat penegak hukum termasuk KPK sekali lagi jangan cepat berpuas diri dulu karena penilaian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi masih dinilai belum baik. Kita semua harus sadar mengenai ini," ujar Presiden. 

Oleh karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, tutur Jokowi, diperlukan cara-cara luar biasa untuk menanganinya. Jokowi tidak ingin pemberantasan korupsi terus-terusan identik dengan penangkapan. Pemberantasan korupsi, kata dia, harus mengobati akar masalah. 

Menurut Presiden, bukan penangkapan, tapi pemberantasan korupsi lebih menekankan pada upaya pencegahan yang lebih fundamental. Jokowi ingin budaya antikorupsi ditanamkan sejak dini. Ia juga memerintahkan semua pihak untuk membangun kesadaran diri mengenai mental antikorupsi. "Kalau korupsi berhasil kita cegah maka kepentingan rakyat terselamatkan," katanya. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 25 May 2022 | 22:44 WIB
Saur Tumiur Situmorang mengatakan, tambang sering sekali menimbulkan hal-hal baru terkhusus pada perempuan.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:47 WIB
Pria lanjut usia (lansia), Juned Nasution (60) yang hanyut disela minum tuak di pinggir Sungai Denai, Kota Medan, ditemukan tewas
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:43 WIB
Cuaca buruk diprediksi berpotensi terjadi disejumlah wilayah Sulawesi Barat (Sulbar) besok, Kamis, 26 Mei 2022.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:41 WIB
Seorang ayah di Sulbar kehilangan uang puluhan juta akibat ditipu penelpon gelap
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:35 WIB
DPD Gerindra Sulbar sudah mulai panaskan mesin politik Pilgub 2024.
News
Rio Anthony - 25 May 2022 | 21:31 WIB
Dugaan penghinaan Bendera Merah Putih di Majene, praktisi hukum menilai terkesan dibiarkan polisi.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 21:14 WIB
Strategi komunikasi yang dirancang oleh Carl Byoir Indonesia sukses mengantarkan Samsung meraih penghargaan The Best PR Campaign Award.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:39 WIB
Gita Bhebhita memiliki latar kepribadian yang tak jauh berbeda dengan karakter Sarma di film Ngeri Ngeri Sedap.
News
Eno Dimedjo - 25 May 2022 | 20:11 WIB
Selain hampir 100 persen syuting di wilayah Danau Toba, film Ngeri Ngeri Sedap juga mengoptimalkan lebih dari 100 orang bintang dan kru lokal.
News
Fernandho Pasaribu - 25 May 2022 | 19:10 WIB
Anggota DPR menilai pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada peternak sebagai salah satu upaya dalam rangka menanggulangi serangan wabah PMK.
Loading ...