News

PT DPM Terima Izin Lingkungan, Aktivis Diseret dari Ruang Sosialisasi

PT DPM Terima Izin Lingkungan, Aktivis Diseret dari Ruang Sosialisasi
Krans bunga ucapan duka warga Dairi atas rencana pembangunan bendungan limbah PT DPM. (Foto: Kureta/Ist)

Dairi - Masyarakat Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, terancam bencana ekstrem. Mereka menolak persetujuan lingkungan dan sosialisasi PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang digelar di Sidikalang pada Rabu, 23 November 2022.

Diketahui pada 27 Mei 2021 lalu, telah berlangsung Rapat Komisi Penilai Amdal Pusat yang difasilitasi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Dirjen Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual dengan melibatkan para pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah pusat, Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Dairi, tokoh masyarakat, wakil masyarakat dan LSM. 

Pertemuan dilakukan dalam rangka penilaian dokumen addendum Andal RKL-RPL tipe A PT DPM.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) sebagai kuasa hukum warga yang berada di sekitar wilayah tambang PT DPM, hadir memberikan saran, pendapat, dan tanggapan dalam sidang pembahasan addendum Andal RKL-RPL tipe A PT. DPM secara virtual.

Bakumsu memaparkan pendapat para ahli geologi dan hidrologi internasional independen, bahwa membangun bendungan limbah beracun di atas tanah yang labil dan di wilayah rawan bencana dengan curah hujan tinggi.

Bendungan berpotensi jebol, hingga mengancam jiwa warga sekitar tambang, merusak lingkungan yang dipastikan sangat sulit untuk dipulihkan serta kerugian ekonomi dan sosial ekonomi. 

Berdasarkan pertimbangan itu kemudian, Bakumsu menekankan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk tidak menerbitkan Persetujuan Lingkungan kepada PT DPM. 

Satu setengah tahun pasca-sidang addendum Andal PT DPM tersebut, masyarakat yang selalu aktif menanyakan proses dan hasil sidang kepada KLHK, namun tidak ada informasi yang jelas  dan memadai.

Masyarakat sangat mempertanyakan proses yang berlangsung dan kejelasan apakah dokumen addendum Andal telah diperbaharui berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan saat sidang pada 27 Mei 2021 tersebut. 

Baca juga:

Aksi Teatrikal "Mangandung" Masyarakat Dairi Tolak PT DPM

Bahkan Bakumsu menanyakan apakah KLHK telah memberikan persetujuan izin lingkungan kepada PT DPM atas perubahan lokasi dan penambahan mulut tambang (portal), perubahan lokasi gudang bahan peledak, dan perubahan lokasi tailing storage facility (TSF). 

"Perlu diingat bahwa Amdal adalah dokumen publik dan keterbukaan informasi publik dijamin undang-undang. Informasi tentang proses dan hasil pembahasan addendum Andal merupakan hak masyarakat untuk memperoleh informasi khususnya warga yang tinggal di wilayah proyek pertambangan. Karena kehadiran perusahaan ekstraktif mengancam ruang hidup masyarakat. Hingga kini tidak diketahui atas dasar apa KLHK menerbitkan persetujuan lingkungan PT DPM meskipun semua tahu bahwa itu sangat berbahaya," kata Roy Marsen Simarmata dari Bakumsu dalam keterangannya diterima Kureta, Rabu, 23 November 2022.

Hingga akhirnya pada 18 November 2022, Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) selaku LSM pendamping masyarakat terdampak tambang mendapatkan undangan dari Sekda Kabupaten Dairi yang juga ditujukan kepada Bakumsu, YDPK, Petrasa, Jatam, dan JKLPK. 

Undangan dalam rangka sosialisasi dokumen addendum Amdal PT DPM pasca diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.854/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2022 tentang Persetujuan Lingkungan atau Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng dan Timbal di Kecamatan Silima Punga-Punga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara oleh PT DPM.

"Padahal hingga saat  ini dokumen revisi addendum Andal PT DPM pasca rapat pembahasan addendum tanggal 27 Mei 2021 maupun yang final tidak pernah diberikan kepada masyarakat," tukas Roy.

Roy yang juga hadir mewakili masyarakat terdampak tambang dalam sosialisasi pada Rabu, 23 November 2022, mencoba meminta salinan addendum Andal dan rencana kerja PT DPM secara lengkap.

Karena materi yang dipaparkan PT DPM melalui Syafrial tidak begitu jelas dan tidak lengkap. Namun permintaan itu ditolak dengan alasan karena itu merupakan dokumen rahasia. 

Roy pun mempertanyakan soal siapa orang yang akan ditemui pihaknya untuk meminta pertanggungjawaban apabila kemudian kelak terjadi bencana atas kehadiran PT DPM dan pertanggungjawaban apa yang akan diberikan kepada warga yang menjadi korban.

Melontarkan pertanyaan dan pernyataan begitu, Roy justru diseret dan dikeluarkan aparat keamanan dan warga yang mewakili Pemangku Hak Ulayat (PHU) dari ruangan pertemuan di Hotel Beristera.

Di sisi lain masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK) menggelar aksi di halaman hotel tempat pertemuan seraya membentangkan spanduk.

Salah seorang peserta aksi, Gersom Tampubolon mengatakan, Pemkab Dairi dan PT DPM untuk memberikan dokumen kepada masyarakat.

Karena dokumen tersebut adalah milik publik dan isi dari dokumen tersebut menyangkut hajat hidup ribuan masyarakat Kabupaten Dairi. []



Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Tigor - 28 November 2022 | 22:41 WIB
Ghana mampu membendung serangan Republik Korea untuk tidak jebol di menit akhir babak kedua.
News
Eno Dimedjo - 28 November 2022 | 21:32 WIB
Platform Melon Indonesia resmi mengumumkan rebranding menjadi Nuon Digital Indonesia.
News
Tigor - 28 November 2022 | 20:49 WIB
Bobby mengatakan, kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Desember 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 20:42 WIB
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan Komisi I DPR menggelar fit and proper test KSAL Yudo Margono calon Panglima TNI.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 20:32 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan para menteri pembantu Jokowi akan keroyokan menindaklanjuti hasil kesepakatan KTT G30 di Bali.
News
Tigor - 28 November 2022 | 20:24 WIB
Serbia dan Kamerun terlibat duel seru.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 20:03 WIB
usat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau warga mewaspadai dampak aktivitas vulkanik Gunung Semeru erupsi dua kali.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 19:33 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk membentuk gugus tugas (task force) khusus guna menindaklanjuti KTT G20 di Bali.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 19:17 WIB
Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan RKUHP akan hapus pasal karet UU ITE.
News
Morteza Syariati Albanna - 28 November 2022 | 19:09 WIB
Bupati Cianjur Herman Suherman menginformasikan, hingga Senin ini tercatat ada 323 orang meninggal dunia pascagempa bumi 5.3 M di Cianjur, Jabar.
Loading ...