Alur

Pungli Masa Bupati Simalungun RHS Lebih Sadis Dibanding Bupati Sebelumnya

Pungli Masa Bupati Simalungun RHS Lebih Sadis Dibanding Bupati Sebelumnya
Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga (Foto: Facebook)

Jakarta - Pagi itu, Selasa, 27 April 2021 lalu, hari pertama menjabat sebagai Bupati Simalungun, Sumatera Utara, Radiapoh Hasiholan Sinaga (RHS) dengan tegas meminta agar tidak ada lagi pungutan liar (pungli) di Simalungun. 

Kepada ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengikuti apel di halaman belakang Kantor Bupati, RHS mengatakan tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apapun. 

"Saya minta ke depan, mulai detik ini, tidak ada lagi yang namanya pungutan-pungutan liar di Kabupaten Simalungun," kata RHS.

"Secara terkhusus di dinas pendidikan, dinas kesehatan, jangan ada lagi yang namanya pungutan-pungutan liar, apalagi terhadap saudara-saudara kita yang honor," ujarnya.

Namun, berbanding terbalik dengan ucapan RHS, fakta berbicara lain, terutama di dinas kesehatan. Beberapa pegawai puskesmas di Simalungun yang dihubungi kureta.id dan opsi.id menyebutkan pungli masih kerap terjadi di masa kepemimpinan Bupati RHS.

Bahkan, seorang pegawai yang minta namanya dirahasiakan mengatakan pungli masa RHS lebih sadis dibanding bupati sebelumnya. 

"Kalau bupati sebelumnya kita dipotong sekitar 20-30 persen, sekarang sampai 50 persen," ujarnya.

SimalungunDaftar nama pegawai yang sudah menyerahkan pungutan dana BOK di salah satu puskesmas di Simalungun. (Foto: Istimewa)

Dia mencontohkan bantuan operasional kesehatan (BOK) yang nilainya berbeda-beda setiap pegawai. Dia sendiri menerima Rp 2,4 juta yang diterima per triwulan. 

"Dari 2,4 juta itu saya diminta mengembalikan setengahnya yaitu Rp 1,2 juta secara cash atau ditransfer ke rekening bendahara puskesmas," katanya. 

Penelusuran Kureta dan Opsi, pungli ini terjadi di sebagian besar puskesmas di Simalungun. Seorang pegawai di Puskesmas Sarimatondang mengakui hal yang sama. Pegawai perempuan paruh baya ini mengatakan mereka dipaksa untuk menyerahkan kembali sebesar 50 persen dari uang BOK yang telah mereka terima.

"Potongannya sampai 50 persen dan ini lebih sadis dibanding bupati sebelumnya. Kalau bupati sebelumnya (potongan) maksimal 20 persen, kita anggap itu pajaklah karena kalau makan di restoran pun kita sering kena pajak. Tapi kalau sudah 50 persen sudah keterlaluan," kata perempuan ini yang minta namanya tidak disebutkan. 

SimalungunBukti transfer pengembalian dana BOK sebesar Rp 1,2 juta kepada bendahara Puskesmas Rambung Merah Daniati Simarmata. (Foto: Istimewa)

Beberapa pegawai yang dihubungi kureta.id dan opsi.id di Puskesmas Raya dan Rambung Merah juga mengatakan hal yang sama. Mereka mengeluhkan besarnya pungli yang terjadi pada masa RHS. Kata mereka, tak hanya pungli BOK, tapi sebelumnya juga insentif untuk vaksinator yang juga dipotong.  

Kureta dan Opsi pun mendapati adanya transfer ke rekening bendahara puskesmas, foto, dan rekaman pembicaraan yang membuktikan adanya pungli tersebut. Bahkan, dalam salah satu rekaman, seorang kepala puskesmas memaki-maki bawahannya yang tak terima dengan potongan tersebut. 

Kepala Puskesmas Rambung Merah dr. Sahat Sidauruk yang coba dikonfirmasi mengenai pungli ini tak mau menjawab pertanyaan Kureta dan Opsi. Pesan yang disampaikan melalui layanan WhatsApp hanya dibaca.

Begitu juga dengan bendahara Puskesmas Rambung Merah Daniati Simarmata, tak mau menjawab pertanyaan yang disampaikan.

Redaksi juga menghubungi Kepala Puskesmas Sarimatondang dr. Sorta Tinambunan untuk mengkonfirmasi soal pungli yang terjadi di puskesmas yang dia pimpin. Namun, pertanyaan yang diajukan lewat layanan pesan WhatsApp hanya dibaca, tidak dibalas. 

Sementara itu, Kepala Puskesmas Raya Yely Purba, SKM, saat dihubungi membantah di puskesmasnya ada pungli. "Mohon maaf, di puskes saya tidak ada pungutan. Mohon konfirmasinya, nama pegawai yang mengatakan itu kepada bapak, terimakasih," kata Yely kepada Kureta, Senin, 10 Januari 2022. 

SimalungunPengembalian atau potongan dana BOK yang diserahkan secara cash di salah satu puskesmas di Simalungun. (Foto: Istimewa)

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Edwin Simanjuntak mengatakan akan menindaklanjuti informasi mengenai adanya pungli tersebut.

"Terima kasih atas informasinya. Ntar saya tindak lanjuti informasi yang disampaikan karena baru 3 hari menjabat (kadis kesehatan)," kata Edwin kepada Kureta, Selasa, 11 Januari 2022.

Sementara itu, Bupati Simalungun RHS yang dihubungi lewat layanan pesan WhatsApp mengatakan sudah memerintahkan inspektorat memeriksa beberapa yang diduga terlibat dalam pungli tersebut.

RHS juga membantah mendiamkan persoalan pungli ini. "Tidak benar saya mendiamkan ini. Perlu saya sampaikan dari statemen saya dari awal pelantikan saya tidak ada toleransi dengan yang namanya pungli atau korupsi. Mohon teman media terus bantu dan pantau Simalungun supaya terus bekerja lebih tulus," katanya, Selasa, 11 Januari 2022. []


Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Andi Nasution - 17 January 2022 | 20:04 WIB
Pemko Medan saat ini memiliki 20 ribuan dosis vaksin lanjutan (booster) yang akan diprioritaskan kepada lansia yang sudah dua kali disuntik vaksin.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:50 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko beserta pejabat Polrestabes Medan lainnya terancam mendapat sanksi tegas jika terima suap narkoba.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:38 WIB
Jokowi menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama para pedagang pasar yang mendapatkan bantuan.
News
Rio Anthony - 17 January 2022 | 18:34 WIB
Dua perampok rumah warga berinisial ZN dan IJF di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap polisi.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:25 WIB
Terkait dengan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Cirebon, Imron mengaku masih menunggu keputusan dari pusat.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Wali Kota Bekasi Pepen.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:17 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan 11 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa karena ketidakadilan.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:56 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadapnya ke KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:43 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia ditengah Omicron merajalela
News
Fernandho Pasaribu - 17 January 2022 | 17:41 WIB
BNN RI berhasil mengungkap kasus kejahatan narkotika dengan barang bukti sabu jaringan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau.
Loading ...