Opini

Root Cause Jiwasraya dan Bisnis Asuransi Indonesia

Root Cause Jiwasraya dan Bisnis Asuransi Indonesia
Boy Nababan, Aktivis Relawan Jokowi.(Foto:Istimewa)

*Oleh: Boy Nababan, Aktivis Relawan Jokowi

Krisis yang terjadi dalam dunia perasuransian di Tanah Air, saat ini disebabkan oleh 2 hal utama.

Pertama lemahnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pemilik otoritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ini terlihat dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya. Sampai saat ini, OJK belum melakukan Penyelidikan tindak pidana pada sektor jasa keuangan.

Banyak publik yang bertanya-tanya, mengapa OJK tidak proaktif menjalankan fungsi pengawasan dan penyidikan terhadap kasus Jiwasraya tersebut.

Pengawasan dan penyidikan yang dimaksud adalah pengawasan dan penyelidikan dari hulu hingga ke hilir, yaitu melakukan pengawasan sejak pelaksanaan investasi ke pihak ketiga oleh Jiwasraya, kemudian melakukan penyelidikan ketika terjadinya gagal bayar kepada nasabah hingga proses restrukturisasi dan migrasi polis Jiwasraya ke IFG Life.

Sebagaimana diketahui, para nasabah masih melakukan tuntutan kepada Jiwasraya dikarenakan sejak Februari 2021, mereka sudah tidak menerima pembayaran manfaat polis. Nasabah ini juga melakukan perlawanan penolakan terhadap program restrukturisasi dikarenakan pemotongan sebesar hingga 40 persen apabila nasabah mengikuti restrukturisasi.

Terhadap kejadian ini, OJK seharusnya menjalankan fungsi penyidikannya sesuai peraturan OJK nomor 22/POJK.01/2015 tanpa harus diminta. Dan menurut peraturan tersebut, pihak OJK berkewajiban melaporkan hasil penyelidikan kepada pihak Kejaksaan, bukan seperti yang terjadi saat ini yang mana Menteri BUMN yang melaporkan langsung kasus Jiwasraya kepada Kejaksaan Agung.

Hal utama kedua yang menyebabkan krisis dunia asuransi Tanah Air adalah belum adanya lembaga penjamin polis. UU 40/2014 mengamanatkan pemerintah untuk membentuk UU penjaminan polis terhitung 3 tahun sejak 2014.

Semestinya di tahun 2017, Indonesia telah memiliki UU penjaminan polis dan lembaga penjamin polis. Namun hingga saat ini, UU tersebut tidak terbentuk.

Dua hal utama tersebut segera dibenahi jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan polis mereka yang ada di lembaga jasa keuangan asuransi.

Bahkan IFG Life yang didengungkan sebagai "juru selamat" terhadap kasus Jiwasraya, tidak luput dari anggapan "tidak aman" selama OJK tidak proaktif melakukan pengawasan dan penyelidikan serta belum adanya UU dan lembaga penjamin polis.

Inilah root cause perasuransian Tanah Air yang masih terbengkalai, tiada yang dapat menjamin kejadian Jiwasraya tidak terulang pada perusahaan asuransi lainnya![] (Rabu, 12 Januari 2022).

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 19:24 WIB
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal menegaskan, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2023 kepada 10 BUMN.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 19:18 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan merespons adanya sebanyak 46 warga negara Indonesia dideportasi atau dipulangkan dari Arab Saudi.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 19:12 WIB
Nayeon Twice sukses mengukir namanya sebagai solois K-Pop pertama dalam sejarah yang berhasil menduduki 10 besar Billboard 200.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 18:45 WIB
Film Minions: The Rise of Gru meraup penjualan tiket hingga senilai Rp 1,6 triliun di pasar Amerika Serikat.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 18:44 WIB
Proyek infrastruktur pariwisata di Taman Nasional Komodo (TNK) dalam penataan dan pembangunan yang cukup masif.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 18:24 WIB
Kuota kunjungan Tugu Monas hanya 200 orang per jam atau sekitar 1.400 orang per hari untuk menghindari terjadinya kerumunan.
News
Eno Dimedjo - 4 July 2022 | 18:09 WIB
Penyanyi Danilla Riyadi membuka kemungkinan untuk memboyong konsep keriaan Malam Seblay di gelaran Pestapora Festival 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 18:02 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin akan berangkat ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, untuk menunaikan ibadah haji pada Selasa, 5 Juli 2022.
News
Morteza Syariati Albanna - 4 July 2022 | 17:50 WIB
Pelaksana tugas (Plt) Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri meyakini Dewan Pengawas transpararan sampaikan kasus Lili Pintauli.
News
Fernandho Pasaribu - 4 July 2022 | 17:38 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Supriansa menegaskan Undang-Undang (UU) Tentang Hukum Acara Perdata mendesak untuk segera direvisi.
Loading ...