Opini

RUU IKN: Legitimasi dan Strategi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru

RUU IKN: Legitimasi dan Strategi Pembangunan Ibu Kota Negara Baru
Goldy Christian Sinulingga, Aktivis Hukum Milenial.(Foto:Kureta/Istimewa)

Oleh: Goldy Christian Sinulingga, Aktivis Hukum Milenial

Seperti yang kita ketahui, isu mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi sesuatu yang sangat penting diperbincangkan. Terlebih pemindahan IKN berkaitan dengan masa depan negara kita. 

Pemindahan IKN berpengaruh dengan kemajuan dan pembangunan Indonesia ke depannya. Tentu hal tersebut haruslah memiliki rancangan dan persiapan yang matang untuk membentuk sebuah IKN baru. Sebab, daerah yang dituju untuk menjadi IKN merupakan daerah yang sama sekali belum terjamah dan belum ada pembangunan. 

Tentunya untuk membangun sebuah kota dan kawasan yang sama sekali belum ada pembangunannya, pasti akan menyerap banyak sekali anggaran negara. Dalam pembangunannya juga harus memiliki konsentrasi penuh sehingga nantinya tidak mengganggu kinerja pemerintah dalam menjalankan sistem pemerintahannya.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan pemindahan IKN baru pada saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Parlemen. Presiden menyampaikan bahwa pemindahan IKN bukan hanya simbol negara, melainkan representasi kemajuan bangsa dengan tujuan pemerataan serta keadilan ekonomi di Indonesia. 

Dengan penyampaiannya, Presiden mengisyaratkan untuk membuat Indonesia lebih baik lagi. Perihal yang menjadi polemik sekarang adalah bagaimana adanya suatu peraturan yang berdasar dengan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat untuk menjalankan dan memikirkan strategi pembangunan IKN.

Karena, sampai sekarang belum ada peraturan yang melegitimasi proses pembangunan IKN baru. Maka dari itu, sangat diperlukan Undang-Undang (UU) untuk bisa melegitimasi secara kuat dalam menjalankan strategi pembangunan IKN.

Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pastinya menjadi persoalan hukum yang sangat mendasar. Salah satu UU yang perlu direvisi agar ibu kota bisa dipindahkan adalah UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena UU tersebut sampai sekarang masih melegitimasi bahwa Jakarta masih Ibu Kota Negara. 

Selama UU itu belum dicabut, maka IKN baru tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk melakukan pembangunan. Maka status IKN yang baru tidak ada. 

Tentunya dengan wacana pemindahan IKN akan memberikan implikasi hukum terhadap Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Indonesia pada umumnya, terlebih UUD 1945 yang menyebutkan ibu kota.

Beberapa RUU perubahan yang harus dipersiapkan adalah RUU Penetapan Ibu Kota Baru, RUU Perubuhan Pemprov DKI Jakarta hanya menjadi daerah otonom, RUU penetapan Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Negara sekaligus daerah otonom hingga perubahan kedudukan lembaga negara. 

Dalam hal ini juga, BAPPENAS belum mempersiapkan dengan matang aspek hukum secara komprehensif mengenai pemindahan ibu kota, secara wewenang BAPPENAS garda terdepan untuk melakukan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Hal perlu perlu diingat adalah sebelum memberikan keputusan pemindahan IKN, seharusnya pemerintah memperjelas terlebih dahulu aspek hukum tata negaranya barulah boleh memberikan informasi ataupun keputusan mengenai pemindahan tersebut. 

Pemindahan tersebut tentunya merupakan niat baik dari pemerintah, tetapi untuk melaksanakan hal tersebut sejatinya harus sesuai dengan aturan untuk menjalankannya serta berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya hukum tata negara dan hukum administrasi negara. 

Pemindahan IKN ini juga memberikan efek terhadap lembaga negara. Secara UU lembaga tersebut berada di Ibu Kota Negara. Dalam kajian RUU yang akan dibuat, naskah akademik tidak hanya mengenai persoalan aspek hukum tata negara yang dibahas, tetapi seluruh dampak pemindahan ibu kota.

Seyogyanya eksistensi pemindahan ibu kota sangat penting dari aspek hukum, maka pemerintah harus menyediakan payung hukum tentang pemindahan IKN. 

Beberapa aspek yang akan menjadi implikasi pemindahan ibu kota adalah pertahanan dan keamanan nasional, kondisi geografis, lingkungan hidup, masyarakat adat di daerah pembangunan dan juga arah pembangunan berkelanjutan. RUU IKN tentunya sekarang juga masuk dalam agenda Prolegnas di Parlemen, maka dari itu proses pembentukan RUU ini harus menjadi hal yang prioritas untuk dibahas.

Kiranya dengan adanya regulasi UU mengenai pemindahan ibu kota baru, yang segera dibentuk agar status ibu kota baru bisa ditetapkan dengan kekuatan hukum yang mengikat dan memiliki arah strategi yang baik dalam pembangunan IKN demi keberlangsungan arah pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia. [] 

(Senin, 15 November 2021)

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...