Opini

Sampah Jadi Beban Generasi Milenial

Sampah Jadi Beban Generasi Milenial
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan di Benowo, Kota Surabaya, Kamis, 6 Mei 2021).(Foto:Kureta/Istimewa)

Oleh: Prima Surbakti (Kabid Aksi dan Pelayanan PP GMKI)

Dalam Periode 2010-2045, jumlah penduduk Indonesia merupakan usia produktif. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 mencapai 319 juta orang. Pertumbuhan penduduk mendorong laju urbanisasi dan berkembangnya daerah kecil atau desa menjadi perkotaan di Indonesia. 

Pada tahun 2045, masyarakat yang akan tinggal di perkotaan mencapai 72,8 persen. Laju urbanisasi menimbulkan permasalahan baru yakni persoalan sampah. Bilamana penanganan tidak dilakukan dengan baik, sampah akan mencemari ekosistem darat dan air yang akan menjadi ancaman kesehatan bagi manusia.

Komposisi sampah di Indonesia terdiri 49 persen sampah organik, 22% persen sampah plastik, 12 persen sampah kertas, PET 7 persen, dan sampah jenis lainnya berupa kaca, logam, kain dan sampah B3

Berdasarkan data Kementerian LHK pada tahun 2020, Indonesia yang terdiri 34 provinsi menghasilkan sedikitnya 67.8 juta ton sampah per tahun, di mana perkotaan besar menyumbang sampah mencapai 1000-1500 ton per hari. 

Dari jumlah tersebut, 60 persen sampah diangkut dan ditimbun di TPA, 10 persen sampah didaur ulang oleh masyarakat, dan 30 persen lainnya mencemari lingkungan. Setiap tahunnya, produksi sampah terus meningkat serta bersifat kontinu. 

Sebagian besar sampah tersebut dibuang ke TPA dan dikelola dengan menggunakan metode open dumping dan sanitary landfill. Metode open dumping, sampah dibuang di TPA tanpa ada perlakuan lebih lanjut sedangkan metode sanitary landfill, sampah diratakan dan dipadatkan dengan alat berat kemudian ditimbun dengan tanah. 

Dilema pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai penimbunan menyebabkan landfill penuh secara cepat. Hal ini akan menjadi beban keuangan pemerintah kota untuk melakukan pengadaan lahan landfill yang baru.

Komposisi sampah di Indonesia terdiri 49 persen sampah organik, 22% persen sampah plastik, 12 persen sampah kertas, PET 7 persen, dan sampah jenis lainnya berupa kaca, logam, kain dan sampah B3. Plastik yang biasanya sangat dibutuhkan manusia kita menjadi beban. 

Produksi dan konsumsi plastik tidak diikuti oleh regulasi pemakaian plastik, pengolahan plastik yang baik serta belum adanya inovasi kemasan produk dalam industri. Diketahui, terdapat sekitar 8 juta ton sampah plastik mencemari laut setiap tahunnya dan berdampak pada kehidupan ekosistem laut. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Unilever Indonesia bekerja sama dengan Sustainable Waste Indonesia (SWI) dan Indonesia Plastics Recyclers (IPR) diketahui bahwa proses daur ulang masih belum maksimal. 

Studi tersebut menunjukkan 11.83 persen sampah plastik di Pulau Jawa yang berhasil dikumpulkan dan didaur ulang. Dari 11.83 persen sampah plastik, 9.78 persen berasal dari pemulung, 1.78 persen berasal dari TPST, dan 0.26 persen berasal dari bank sampah. 

Rendahnya daya serap dari daur ulang belum mampu mereduksi jumlah sampah serta belum memberikan dampak ekonomi secara maksimal.

Pemecahan persoalan sampah tidak terlepas dari peran masyarakat. Merinci data Badan Pusat Statistik tahun 2008 menunjukkan, 72 persen masyarakat di Indonesia tidak memiliki kepedulian terhadap sampah. Artinya, secara kultural masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran penuh terhadap sampah dan dampaknya di masa akan datang. 

Membuang sampah dengan sembarangan, penggunaan plastik yang berlebihan masih menjadi budaya masyarakat Indonesia. Perilaku ketidakpedulian terhadap sampah ditunjukkan dengan tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga, tidak memanfaatkan barang bekas, serta tidak membawa tas belanja sendiri.

Pemilahan Sampah, Daur Ulang, Bank Sampah, Design Kemasan Produk

Dalam mewujudkan grand design pengelolaan sampah 100 persen menuju tahun 2045, perlu adanya inovasi pengolahan sampah mulai dari wilayah rumah tangga, kelurahan atau desa hingga kabupaten kota. 

Dimulai dari rumah tangga, diperlukan adanya penurunan indeks ketidakpedulian terhadap sampah rumah tangga melalui sosialisasi hingga aturan untuk mengubah pola perilaku. Sebagai contoh: Sosialisasi pemanfaatan barang bekas, membawa tas belanja, dan aturan pemilahan sampah rumah tangga. Apabila indeks ketidakpedulian masih tinggi, diperlukan adanya aturan berupa peningkatan retribusi sampah.

Dalam konsep masyarakat, sampah selalu dipandang sebelah mata sehingga masyarakat membuang sampah secara sembarangan atau tidak pada tempatnya. 

Dalam wilayah setingkat kelurahan atau desa, diperlukan adanya penambahan atau pembangunan saran fasilitas tempat pembangunan sampah sementara (TPS) sesuai dengan kapasitas sampah di kelurahan atau desa. 

Melalui semangat gotong royong, diperlukan adanya penguatan komunitas warga dalam mengelola sampah melalui pemanfaatan 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle agar dapat digunakan kembali dan memiliki nilai ekonomi. Sebagai contoh: Pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk kompos, gas metana, pakan ternak dan kerajinan tangan dari sampah kertas dan plastik.

Dalam wilayah setingkat kecamatan, diperlukan program One District One Waste Bank. Program bank sampah sangat efektif mengubah perilaku masyarakat, karena mendatangkan nilai ekonomi. warga bisa menghasilkan uang dengan berpartisipasi di bank sampah. 

Sebagai contoh: Plastik, kertas, logam, dan kaca dapat disetor ke bank sampah di kecamatan masing-masing, kemudian ditimbang oleh petugas, dan menerima uang dari penjualan sampah. Selain fungsi jual beli, program bank sampah dapat melakukan pelatihan kerajinan tangan kepada komunitas warga hingga membantu akses permodalan untuk mengembangkan usaha kerajinan tangan dari sampah.

Dalam skala industri, diperlukan komitmen pelaku industri dalam perancangan terhadap kemasan produk dalam mengurangi plastik seperti optimalisasi bentuk dan ukuran kemasan produk, hingga penggunaan bahan dasar lain yang lebih ramah lingkungan. 

Pelaku industri harus melakukan transformasi model bisnis dengan menerapkan penjualan produk tanpa kemasan plastik seperti skema refill station, melakukan pengisian ulang terhadap produk dan langsung diantarkan ke rumah konsumen.

Perpres 35 Tahun 2018

Peraturan Presiden 35 tahun 2018 tentang penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) berbasis ramah lingkungan memberikan harapan baru untuk menghadirkan teknologi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, dan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan demi kebersihan dan keindahan kota serta menjadikan sampah sebagai sumber daya untuk menghasilkan listrik. 

Pengelolaan sampah dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pengurangan dan penanganan sampah. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota Indonesia, yakni DKI Jakarta, Tangerang Selatan, Bandung, Surakarta, Makassar, Palembang, Tangerang, Bekasi, Semarang, Surabaya, Denpasar, dan Manado.

Salah satu teknologi dalam penerapan PSEL yang efektif adalah teknologi termal incinerator. Cara kerja teknologi incinerator, sampah dimasukkan ke dalam tungku, kemudian dibakar dengan suhu tinggi dan menghasilkan kalor untuk memanasi boiler. 

Boiler menimbulkan stem dan menggerakkan turbin. Dan turbin akhir menghasilkan energi listrik. Selain itu, teknologi incinerator memiliki kelebihan yakni dapat membakar sampah hingga 1000 ton per hari dan menghasilkan gas emisi buang rendah serta ramah lingkungan karena memiliki teknologi pemurnian gas buang, penyimpanan sisa pembakaran, penanganan gas bau dan penanganan flyash. 

Namun begitu, energi listrik yang dihasilkan relatif kecil yaitu 0.0028 Kwh per ton sampah. Oleh karena itu, tujuan utama PSEL bukan sebagai pembangkit listrik melainkan percepatan pemusnahan sampah.

Teknologi incinerator bukan merupakan teknologi baru. Banyak Negara maju sudah melakukan aplikasi pengelolaan sampah melalui incinerator seperti China, Jerman dan negara Eropa lainnya.

Dalam penerapan PSEL, diperlukan area lahan yang luas, pembangunan infrastruktur, serta teknologi pengolahan sampah. Dengan demikian, pembangunan PSEL akan membebankan keuangan pemerintah sehingga diperlukan kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta melalui investasi.

Dalam pelaksanaan investasi, sumber pendapatan berasal dari biaya layanan pengolahan sampah atau tipping fee dan hasil penjualan listrik ke PLN. Secara tidak langsung, kehadiran PSEL menyebabkan biaya pengolahan sampah setiap tonnya akan meningkat. 

Perlu adanya strategi dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan retribusi sampah seperti perhitungan kembali biaya retribusi sampah di daerah serta pembayaran retribusi sampah langsung ke kas pemerintah daerah melalui digital pay. 

Dalam Perpres 35 tahun 2018, juga diberikan dukungan kepada pemerintah daerah dengan memberikan bantuan biaya layanan dalam pengolahan sampah (BPLS) dengan nilai maksimal sebesar Rp 500.000 per ton.

Akhirnya Perpres 35 tahun 2018 membuahkan hasil, Presiden Joko Widodo telah meresmikan PSEL TPA Benowo di Surabaya tahun 2021. Dalam sambutannya di Surabaya, Presiden Joko Widodo telah mendukung program pembangkit listrik berbasis sampah dengan mengeluarkan sejumlah payung hukum. 

Hal tersebut juga untuk memastikan pemerintah daerah berani mengeksekusi program tersebut tanpa dipanggil oleh kejaksaan, kepolisian, KPK. Namun, PSEL Benowo merupakan satu dari dua belas kota yang baru menerapkan PSEL.

Selama tiga tahun, pembangunan PSEL di sebelas kota masih berjalan di tempat. Koordinasi serta perbedaan presepsi Perpres 35 tahun 2008 di antara K/L terkait skema kerja sama menjadi kendala bagi pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah daerah sulit untuk membuat dan menganalisa Feasibilitas Study yang dibuat oleh pihak ketiga. 

Penentuan tipping fee yang lambat dari pemerintah daerah serta birokrasi yang kaku menjadi kendala dalam memutuskan skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak swasta. Penting, bagi kepala daerah untuk berani dan progresif melakukan terobosan dalam penyederhana aturan dan membuat kebijakan terhadap investasi PSEL.[] (Kamis, 7 Oktober 2021)

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 23:04 WIB
Komisaris Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PT. Mon Jambee, H. Subarni, menjamin tidak akan ada permainan harga beli sawit.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:29 WIB
Musisi Fariz RM menyapa penggemarnya di tengah pandemi Covid-19 lewat konser musik bertajuk Sound From Dehills an Intimate Concert of Fariz RM.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:14 WIB
Akmal Ibrahim terlihat semringah sepanjang kegiatan peresmian PKS di Abdya.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:46 WIB
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyambut baik instruksi Presiden Jokowi menindak tegas perusahaan pinjol.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:12 WIB
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta OJK menghapus pemberian akses IMEI kepada perusahaan pinjaman online.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:55 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga non PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), akan disanksi apabila tak mau divaksin.
News
Fahzian Aldevan - 16 October 2021 | 17:48 WIB
Mantan ajudan Terdakwa Nurdin Abdullah mengaku uang 200.000 dolar Singapura dari kontraktor diterima langsung Nurdin
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:43 WIB
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata memiliki total kekayaan Rp38,4 miliar.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 14:41 WIB
Sebanyak sebelas siswa MTs Harapan Baru ditemukan dalam keadaan tewas usai hanyut di Sungai Cileueur Leuwi.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 14:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin bersama lima orang lainnya
Loading ...