News

Sampaikan Empat Prioritas Utama Kemenhan, PKS Singgung Kesejahteraan Prajurit

Sampaikan Empat Prioritas Utama Kemenhan, PKS Singgung Kesejahteraan Prajurit
Logo Kementerian Pertahanan. (Foto:Kureta/Istimewa)

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyebut kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector berbenah.

F-PKS melalui, Anggota Badan Anggaran DPR RI sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PKS, Sukamta menuturkan terdapat empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit

"Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," kata Sukamta meneruskan catatannya, Selasa, 6 Juli 2021.

Kedua, terkait kebijakan, regulasi serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta harus segera di optimalkan.

"Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah," tuturnya.

Pada poin ketiga, lanjutnya, menyoal dukungan, pengembangan riset dan industri pertahanan yang harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan.

"Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ujarnya.

Yang terakhir, sambung dia, inventarisir aset tanah Kementrian Pertahanan untuk mendukung pertahanan negara. Sebab, program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua miliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 triliun.

"Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat. Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal," katanya.

"APBN 2021 menganggarkan Rp136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020," ucap Sukamta menambahkan.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Andi Nasution - 17 January 2022 | 20:04 WIB
Pemko Medan saat ini memiliki 20 ribuan dosis vaksin lanjutan (booster) yang akan diprioritaskan kepada lansia yang sudah dua kali disuntik vaksin.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:50 WIB
Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Riko Sunarko beserta pejabat Polrestabes Medan lainnya terancam mendapat sanksi tegas jika terima suap narkoba.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:38 WIB
Jokowi menyempatkan diri untuk berbincang-bincang bersama para pedagang pasar yang mendapatkan bantuan.
News
Rio Anthony - 17 January 2022 | 18:34 WIB
Dua perampok rumah warga berinisial ZN dan IJF di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) ditangkap polisi.
News
Yohanes Charles - 17 January 2022 | 18:25 WIB
Terkait dengan pemberangkatan jamaah haji dari Kabupaten Cirebon, Imron mengaku masih menunggu keputusan dari pusat.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:24 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Wali Kota Bekasi Pepen.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 18:17 WIB
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengatakan 11 konflik besar yang terjadi di Indonesia dan menelan ribuan nyawa karena ketidakadilan.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:56 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka menanggapi pelaporan yang dilakukan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun terhadapnya ke KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 17 January 2022 | 17:43 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk meniadakan daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia ditengah Omicron merajalela
News
Fernandho Pasaribu - 17 January 2022 | 17:41 WIB
BNN RI berhasil mengungkap kasus kejahatan narkotika dengan barang bukti sabu jaringan Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Riau.
Loading ...