Sampaikan Empat Prioritas Utama Kemenhan, PKS Singgung Kesejahteraan Prajurit

Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menyebut kondisi geopolitik dunia dengan dinamika pertahanan keamanan yang terus meningkat mengharuskan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector berbenah.

F-PKS melalui, Anggota Badan Anggaran DPR RI sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PKS, Sukamta menuturkan terdapat empat prioritas utama yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit

"Pertama, profesionalisme dan kesejahteraan prajurit. Kami menyoroti kesejahteraan prajurit ketika ditugaskan dalam operasi khusus misal di Papua, daerah perbatasan masih kurang layak. Harapannya peningkatan kesejahteraan dan pembinaan bisa meningkatkan profesionalisme prajurit," kata Sukamta meneruskan catatannya, Selasa, 6 Juli 2021.

Kedua, terkait kebijakan, regulasi serta sistem pertahanan keamanan rakyat semesta harus segera di optimalkan.

"Pandemi Covid-19 menjadi ujian, contoh dan parameter bagaimana sistem pertahanan bekerja. Partisipasi rakyat serta kolaborasi kekuatan politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer masih lemah," tuturnya.

Pada poin ketiga, lanjutnya, menyoal dukungan, pengembangan riset dan industri pertahanan yang harus sejalan dengan upaya peningkatan alutsista pertahanan.

"Rencana anggaran alutsista yang ribuan triliun pendukung utamanya ialah industri pertahanan dalam negeri dengan produk-produk karya anak bangsa bukan impor. Impor alutsista hanya akan memperkuat industri pertahanan asing dan membuat Indonesia tergantung asing," ujarnya.

Yang terakhir, sambung dia, inventarisir aset tanah Kementrian Pertahanan untuk mendukung pertahanan negara. Sebab, program inventarisir aset tanah Kemenhan tercatat seluas dua miliar meter persegi dengan nilai lebih dari Rp 460 triliun.

"Bahkan masih banyak aset lain yang belum tercatat. Langkah-langkah untuk legalitas dan optimalisasi aset harus terus dilakukan. Kemenhan bersama dengan BPN dan Kemenkeu harus mencari titik temu agar aset bisa memiliki legalitas kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal," katanya.

• Baca juga: Beda Cara Tangani Pandemi dengan Singapura, Luhut: Banyak Kungfu Aneh-aneh
• Baca juga: Tak Mau Dijadikan Rempeyek, Luhut Pandjaitan Ungkap Sisi Negatif Jokowi

"APBN 2021 menganggarkan Rp136,9 triliun untuk Kementerian Pertahanan. Alokasi anggaran ini meningkat dibandingkan tahun 2020," ucap Sukamta menambahkan.[]