News

Seorang Warga Bekasi Tuntut Ganti Rugi Atas Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China

Seorang Warga Bekasi Tuntut Ganti Rugi Atas Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China
Tanah sengketa di Proyek Kereta Cepat Indonesia-China, Bekasi, Jawa Barat. (foto: Kureta/Morteza Syariati Albanna).

Jakarta - H. Misar, menurut keterangannya kepada Kureta, adalah satu-satunya warga pemilik tanah seluas kurang-lebih 1.285 m² di wilayah RT.001 RW.001 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi yang belum mendapatkan uang ganti rugi dari pihak penyelenggara Proyek Pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Di atas sebagian tanah miliknya, kini telah terpancang tiang-tiang beton. Sedang sebagian lainnya terkena dampak proyek pembangunan KCIC, sehingga tidak mungkin lagi dapat ia gunakan.

Akhirnya pria 78 tahun itu menggugat PT.Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Proyek KCIC ke Pengadilan Negeri Bekasi dengan register perkara No.355/Pdt.G/2020/PN.BKS.

Baca jugaSofyan Djalil Soal BPN Terlibat Mafia Tanah: Saya Akui Betul

KCICWarga Bekasi yang merupakan pemilik tanah di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (foto: Kureta/Morteza Syariati Albanna).

H. Misar menjelaskan, ia tidak keberatan dengan adanya Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-China itu, akan tetapi ia menuntut haknya untuk mendapatkan ganti rugi agar dipenuhi. 

Kepada Kureta, ia menunjukkan dokumen yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yang memuat namanya sebagai salah satu dari 43 daftar nama penerima ganti rugi. 42 orang sudah menerima ganti rugi kecuali dirinya.

Bustaman Oemar, selaku kuasa hukum H. Misar menjelaskan, masalah yang menerpa kliennya itu dilatari oleh adanya kekeliruan identifikasi bidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan lahan di sisi selatan Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 16 milik klien-nya itu sebagai fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). 

Kepada Kureta, kuasa hukum dari pria 78 tahun itu memperlihatkan asli surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi, yang isinya menerangkan bahwa tanah yang disebut oleh pihak BPN sebagai fasos-fasum itu nyatanya tidak tercatat di dalam neraca BPKAD Pemerintahan Kota Bekasi. 

Baca jugaDiduga Jadi Sumber Masalah Pertanahan, Relawan Jokowi Sarankan BPN Direformasi

KCICTanah sengketa di Proyek Kereta Cepat Indonesia-China, Bekasi, Jawa Barat. (foto: Kureta/Morteza Syariati Albanna).

Oleh karena itu, ujar Bustaman Oemar sambil menunjukkan foto copy surat Wali Kota Bekasi yang ditujukan kepada BPN Kota Bekasi yang turut ditarik sebagai Turut Tergugat II, isi surat intinya mengimbau agar BPN memfasilitasi pelaksanaan ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut keterangan menantu H. Misar bernama Asep, BPN pernah meminta Lurah Pengasinan untuk membuatkan surat keterangan bahwa bidang tanah yang disengketakan itu dinyatakan sebagai Fasos-Fasum. 

Namun, lurah menolak karena menurut data-data yang ada di kantornya, bidang tanah itu tercatat sebagai milik H. Munin Naan, orangtua H. Misar. Atas keterangan menantu H. Misar itu, kuasa hukum H. Misar membenarkannya.

KCICWarga Bekasi yang merupakan pemilik tanah di Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (foto: Kureta/Morteza Syariati Albanna).

"Kami punya surat-surat lengkap kok, atas hak kepemilikan tanah jelas punya klien saya dan bisa dikonfirmasi di kantor Lurah Pengasinan," kata Bustaman kepada Kureta, Kamis, 7 Oktober 2021

Sementara Menurut H. Misar, ia sudah dua kali bersurat ke BPN dan ke PT.Pilar, namun upaya tersebut tak membuahkan hasil.

Masih menurut keterangan H. Misar, tanah seluas 1.285 m² itu adalah sisa tanah milik orangtuanya, yakni H. Munin Naan yang pada tahun 1982 di bagian utara dibebaskan oleh Jasa Marga untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Dirinya merasa harus mempertahankan haknya atas tanah tersebut, maka itu diputuskan menempuh jalur hukum ke pengadilan.

Kereta Cepat Indonesia–China atau KCIC adalah perusahaan yang akan mengoperasikan Kereta Cepat Indonesia yang tengah membangun rute Jakarta-Bandung. Perusahaan ini merupakan proyek bersama PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan China Railway Group Limited. []

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 23:04 WIB
Komisaris Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) milik PT. Mon Jambee, H. Subarni, menjamin tidak akan ada permainan harga beli sawit.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:29 WIB
Musisi Fariz RM menyapa penggemarnya di tengah pandemi Covid-19 lewat konser musik bertajuk Sound From Dehills an Intimate Concert of Fariz RM.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 20:14 WIB
Akmal Ibrahim terlihat semringah sepanjang kegiatan peresmian PKS di Abdya.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:46 WIB
Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati menyambut baik instruksi Presiden Jokowi menindak tegas perusahaan pinjol.
News
Fernandho Pasaribu - 16 October 2021 | 19:12 WIB
Anggota Komisi I DPR, Sukamta meminta OJK menghapus pemberian akses IMEI kepada perusahaan pinjaman online.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:55 WIB
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga non PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), akan disanksi apabila tak mau divaksin.
News
Fahzian Aldevan - 16 October 2021 | 17:48 WIB
Mantan ajudan Terdakwa Nurdin Abdullah mengaku uang 200.000 dolar Singapura dari kontraktor diterima langsung Nurdin
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 17:43 WIB
Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata memiliki total kekayaan Rp38,4 miliar.
News
Eno Dimedjo - 16 October 2021 | 14:41 WIB
Sebanyak sebelas siswa MTs Harapan Baru ditemukan dalam keadaan tewas usai hanyut di Sungai Cileueur Leuwi.
News
Morteza Syariati Albanna - 16 October 2021 | 14:29 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin bersama lima orang lainnya
Loading ...