News

Soal Aplikasi Peduli Lindungi, PKS: Kewajiban Ini Buat Masyarakat Miskin Sengsara!

Soal Aplikasi Peduli Lindungi, PKS: Kewajiban Ini Buat Masyarakat Miskin Sengsara!
Anggota Komisi I Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta. (Foto:Kureta/Instagram @drsukamta)

Jakarta - Pemerintah mewajibkan penggunaan aplikasi peduli lindungi untuk berbagai aktivitas masyarakat di luar rumah mulai dari perjalanan antar kota, masuk pusat perbelanjaan hingga bepergian ke tempat wisata.

Menanggapi itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Sukamta menyebut bahwa kebijakan penggunaan aplikasi peduli lindungi semakin memberatkan masyarakat miskin.

Sukamta: Jangan karena ingin mudah, kemudian mengabaikan fakta bahwa tidak semua rakyat Indonesia memiliki telepon dan telah mendapatkan vaksinasi

"Kami memahami keinginan Pemerintah untuk mengatasi pandemi dengan memantau pergerakan warga dalam pandemi Covid-19 bisa dideteksi. Namun, kebijakan mewajibkan setiap warga negara memiliki aplikasi peduli lindungi bisa membuat masyarakat miskin sengsara, karena harus menggunakan telepon pintar," kata Sukamta kepada Kureta, Senin, 30 Agustus 2021.

"Jangankan untuk membeli telepon pintar dan pulsa, untuk makan saja rakyat yang hari ini tidak mampu, sudah keberatan," sambungnya.

Lantas Sukamta mengingatkan agar jangan sampai kebijakan pemerintah diskriminatif. Sebab, lanjutnya, rakyat tidak mampu punya hak yang sama untuk dilindungi oleh negara.

"Jangan karena ingin mudah, kemudian mengabaikan fakta bahwa tidak semua rakyat Indonesia memiliki telepon dan telah mendapatkan vaksinasi. Kebijakan harus utuh dan adil untuk semua warga tidak tergantung pada kemampuan ekonominya," ujarnya.

Selain persoalan itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negri DPP PKS ini mengatakan bahwa syarat vaksin seakan-akan menunjukkan Pemerintah telah berhasil melakukan vaksinasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Padahal realisasi vaksinasi masih jauh dari target.

"Kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 ini tidak jelas. Baru 34 juta atau 16 persen dari target rakyat Indonesia yang telah selesai disuntik vaksin tahap kedua. Tapi pemerintah sudah mewajibkan penggunaan sertifikat vaksin untuk berbagai kegiatan seakan-akan sudah sebagian besar rakyat telah mendapatkan vaksin," tuturnya.

Dia menyebut, peraturan itu sebaiknya digunakan ketika Pemerintah sudah menyelesaikan target vaksinasi untuk masyarakat.

"Pemerintah jangan latah mengikuti negara tetangga yang telah memberikan vaksin kepada sebagian besar warganya. Kebijakan latah ini semakin membuat susah rakyat. Baiknya, disarankan bukan diwajibkan telah divaksinasi ketika bepergian atau tuntaskan dulu target vaksinasi, baru diatur seperti itu," ucap Sukamta.

Diketahui, berdasarkan data pemerintah hingga Minggu, 29 Agustus 2021, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis kedua sebanyak 34.858.000 orang atau 16,74 persen dari total target sasaran vaksinasi.

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama yakni sebanyak 61.654.676 orang atau 29,60 persen. Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 21:46 WIB
Mantan Kepala Sekolah SMPN 1 Reo dijebloskan ke penjara karena korupsi dana BOS.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 17:29 WIB
Chief Operating Officer (COO) Pahami Cipta Edukasi (Pahamify) Mohammad Ikhsan menyatakan era pendidikan yang dinamis saat pandemi.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 16:04 WIB
Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali memanas seiring mendekati Rabu Pon 8 Desember mendatang ini calon Jaksa Agung pengganti ST Burhanuddin
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:50 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan perihal harta kekayaannya melejit Rp 4 miliar, saat jadi pimpinan KPK.
News
Morteza Syariati Albanna - 3 December 2021 | 15:18 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sentil Kapolda dan Kapolres sowan ke sesepuh ormas yang buat keributan. Berikut berita secepatnya.
Opini
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 15:07 WIB
Memiliki tubuh yang ideal, sehat, dan kuat adalah dambaan setiap orang.
News
Fahzian Aldevan - 3 December 2021 | 12:47 WIB
Pemda Manggarai gandeng Kejari Cabang Reo sosialisasi penggunaan dana BOS
News
Fetra Tumanggor - 3 December 2021 | 12:35 WIB
Obat Sotrovimab disebut ampuh melawan virus corona, termasuk varian Omicron. Lalu apa itu sotrovimab?
Loading ...