Soal Bisnis PCR, PROJO: Pencapaian Pemerintahan Jokowi Jangan Sampai Dirusak Mafia!
Jakarta - PROJO meminta pemerintah untuk tidak terlalu lama melakukan tindakan tegas dalam memberantas mafia bisnis di masa pandemi Covid-19.
Apa ini semacam pembusukan? Kondisi tersebut bukan hanya bisa dirasakan tapi sudah terlihat jelas. Seharusnya buru-buru ambil tindakan. Jangan membuat rakyat menunggu terlalu lama
Kepala Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO, Panel Barus meminta agar kebijakan wajib tes negatif PCR untuk seluruh moda transportasi segera dihapuskan.
Selain itu, PROJO juga mendesak kebijakan pembersihan sejumlah oknum yang terdeteksi bermain dengan pebisnis pandemi segera dilakukan.
"Pencapaian dan legacy Pemerintahan Presiden Joko Widodo jangan dirusak oleh mafia yang menyengsarakan rakyat," kata Panel dalam keterangan DPP PROJO, Kamis, 04 November 2021.
Dia menjelaskan bahwa terlihat betul ketidaksinkronan di internal pemerintah dalam memberantas bisnis PCR bertarif mahal. Akibatnya, keresahan masyarakat gara-gara mafia PCR muncul ketika Presiden Jokowi sedang kunjungan dinas ke luar negeri.
PROJO mempertanyakan apakah etis pengambil kebijakan dalam penanganan pandemi ikut menjadi penyuplai sekaligus distributor PCR. Yang semakin menyesakkan publik, praktik itu justru membuat harga PCR tinggi.
"Jika mengatakan tidak mengambil untung, kok harga PCR tetap tinggi?" ujarnya.
DPP PROJO menilai sangat berbahaya bila kebijakan dilahirkan karena kepentingan dagang segelintir orang yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Panel Barus mengingatkan para pelaku bisnis pandemi bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 dicintai rakyat. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya berpihak kepada rakyat kini dilencengkan justru menjelang akhir masa jabatan Jokowi.
- Baca juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin Dilaporkan Atas Dugaan Poligami
- Baca juga: Soal Panglima TNI, Pengamat Intelijen Ungkap Kekuatan Andika Perkasa
"Apa ini semacam pembusukan? Kondisi tersebut bukan hanya bisa dirasakan tapi sudah terlihat jelas. Seharusnya buru-buru ambil tindakan. Jangan membuat rakyat menunggu terlalu lama," ucap Panel Barus.[]
Berita Terbaru
- KOBAR: Koalisi Jokowi Itu Bukan Partai, Tetapi Bersama Rakyat Indonesia
- Qodari: Jokpro Membuat Gerakan Tolak Penundaan Pemilu, Dukung Tiga Periode
- Tepis Gerakan Tiga Periode Sudah Mati, Qodari: Berbagai Elemen Banyak Bergabung
- Kontingen Pencak Silat Abdya Raih Perak dan Perunggu di Popda Aceh
- Aparatur Desa di Abdya Sosialisasi Pola Hidup Sehat demi Cegah Penyakit
