News

Soal Bisnis PCR, PROJO: Pencapaian Pemerintahan Jokowi Jangan Sampai Dirusak Mafia!

Soal Bisnis PCR, PROJO: Pencapaian Pemerintahan Jokowi Jangan Sampai Dirusak Mafia!
Ketua Satgas Nasional Gerakan Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO Panel Barus.(Foto:Kureta/Istimewa)

Jakarta - PROJO meminta pemerintah untuk tidak terlalu lama melakukan tindakan tegas dalam memberantas mafia bisnis di masa pandemi Covid-19.

Apa ini semacam pembusukan? Kondisi tersebut bukan hanya bisa dirasakan tapi sudah terlihat jelas. Seharusnya buru-buru ambil tindakan. Jangan membuat rakyat menunggu terlalu lama

Kepala Satgas Gerakan Nasional Percepatan Vaksinasi Covid-19 DPP PROJO, Panel Barus meminta agar kebijakan wajib tes negatif PCR untuk seluruh moda transportasi segera dihapuskan. 

Selain itu, PROJO juga mendesak kebijakan pembersihan sejumlah oknum yang terdeteksi bermain dengan pebisnis pandemi segera dilakukan.

"Pencapaian dan legacy Pemerintahan Presiden Joko Widodo jangan dirusak oleh mafia yang menyengsarakan rakyat," kata Panel dalam keterangan DPP PROJO, Kamis, 04 November 2021.

Dia menjelaskan bahwa terlihat betul ketidaksinkronan di internal pemerintah dalam memberantas bisnis PCR bertarif mahal. Akibatnya, keresahan masyarakat gara-gara mafia PCR muncul ketika Presiden Jokowi sedang kunjungan dinas ke luar negeri.

PROJO mempertanyakan apakah etis pengambil kebijakan dalam penanganan pandemi ikut menjadi penyuplai sekaligus distributor PCR. Yang semakin menyesakkan publik, praktik itu justru membuat harga PCR tinggi.

"Jika mengatakan tidak mengambil untung, kok harga PCR tetap tinggi?" ujarnya.

DPP PROJO menilai sangat berbahaya bila kebijakan dilahirkan karena kepentingan dagang segelintir orang yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Panel Barus mengingatkan para pelaku bisnis pandemi bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 dicintai rakyat. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya berpihak kepada rakyat kini dilencengkan justru menjelang akhir masa jabatan Jokowi.

"Apa ini semacam pembusukan? Kondisi tersebut bukan hanya bisa dirasakan tapi sudah terlihat jelas. Seharusnya buru-buru ambil tindakan. Jangan membuat rakyat menunggu terlalu lama," ucap Panel Barus.[]

Berita Terbaru

Berita Lainnya

News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 20:12 WIB
Deklarator Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR), Sahat Martin Philip Sinurat menegaskan bahwa sesungguhnya koalisi Jokowi adalah rakyat Indonesia.
News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 18:45 WIB
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, Muhammad Qodari menyinggung usulan elite politik terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
News
Fernandho Pasaribu - 25 June 2022 | 18:02 WIB
Penasihat Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024, M Qodari menegaskan bahwa gerakan mendukung Presiden Joko Widodo menjabat tiga periode tak mati.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 13:07 WIB
Kontingen cabang olahraga pencak silat Kabupaten Abdya Provinsi Aceh berhasil meraih satu mendali Perak dan dua perunggu.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:58 WIB
Kades Mataie, Kecamatan Blangpidie Kabupaten Abdya Provinsi Aceh, Junaidi Idrus mengajak seluruh warganya untuk terus menerapkan pola hidup sehat.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:23 WIB
Kebakaran yang terjadi di ruangan Kabag Ops Polresta Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), diduga akibat arus pendek listrik.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 12:08 WIB
Ruangan Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Mamuju, Sulawesi Barat, terbakar.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 11:56 WIB
Yaqut Cholil Qoumas mengaku bakal memanggil GP Ansor Pengurus Wilayah (PW) DKI Jakarta.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 11:41 WIB
Nayeon Twice resmi meluncurkan mini album debut solonya yang bertajuk Im Nayeon, pada Jumat, 24 Juni 2022.
News
Eno Dimedjo - 25 June 2022 | 10:45 WIB
DKI Jakarta menyediakan 100 unit bus gratis untuk mengantarkan masyarakat menuju lokasi perayaan malam puncak Jakarta Hajatan ke-495.
Loading ...